Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy blusukan mengecek penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kantor Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/6/2024).
Muhadjir menyampaikan, kunjungannya tersebut dilakukan untuk memantau pembagian beras CPP berjalan lancar dan tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.
“Saya ke Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang untuk memastikan pembagian beras CPP berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Muhadjir mendapati bahwa beras bantuan yang dibagikan sudah diterima dengan baik untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga dipastikan beras yang diterima telah sesuai dengan yang seharusnya diterima dan layak dikonsumsi.
“Tadi sudah dicek apakah pembagian betul-betul dibagikan pada yang berhak, yaitu yang tidak mampu, dan berasnya layak dimakan. Saya sudah tanya ke mereka yang menerima, dan mereka mengatakan berasnya cukup enak. Jumlahnya 10 Kilo per bulan. Harus dipastikan tidak boleh ada pengurangan timbangan,” jelasnya.
Jumlah penerima bantuan CPP di Kelurahan Tanjung Mas sebanyak 1.348 KPM. Secara keseluruhan, KPM bantuan CPP di Kota Semarang sebanyak 56.320 KPM, dan pada bulan Juni 2024 telah terealisasi sebesar 22.125 KPM.
“Mohon berasnya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Muhadjir.
Menko PMK juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Semarang yang telah berhasil menangani Kemiskinan Ekstrem di Kota Semarang dan menekan sampai 0 persen dan berhasil menangani stunting dengan baik.
Dia berpesan agar penanganan kemiskinan ekstrem terus dipantau supaya tidak muncul kembali.
“Bu Wali Kota luar biasa prestasinya bagus sekali mendapatkan penghargaan dari PBB karena menangi stunting sukses dan menekan kemiskinan ekstrem 0 persen,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan ucapan terima kasih atas kunjungan Menko PMK itu.
Hevearita juga menjelaskan, terkait dengan penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama Pemkot Semarang dengan PT SMF terkait bantuan untuk rumah tidak layak huni untuk intervensi dan mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Ini bisa menjadi stimulus bagi masyarakat di Tanjung Mas khususnya wilayah Tambak Lorok yang saat ini masih terdapat sepertiga yang membutuhkan penanganan kemiskinan,” jelas Hevearita.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK menyaksikan penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama antara PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), dan Pemerintah Kota Semarang dalam Pemanfaatan Data P3KE dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Semarang.
Selain itu, Menko PMK mengecek layanan Posyandu Lansia di Kelurahan Tanjung Mas. Ia melihat proses pelayanan pengecekan kesehatan lansia, dan melihat para lansia yang tengah melakukan konsultasi kesehatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemenko PMK, serta unsur Forkopimda Kota Semarang. (*/ano)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
