Keberadaan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) wujud eksistensi Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam sebagai pembela kelompok rentan dan miskin.
Hal itu disampaikan Ketua MPKS Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Mariman Darto, saat dari bersilaturahmi dengan MPKS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat dan Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Panti Asuhan Tunas Melati, Kota Pontianak Kamis (10/10/2024).
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua PWM Kalimantan Barat, Ketua dan Sekretaris MPKS PWM Kalimantan Barat, Ketua PWA Kalimantan Barat yang membidangi MKS dan Ketua MKS PWA Kalimantan Barat, Ketua PDM kota Pontianak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Tunas Melati dan pengurusnya.
Mariman menjelaskan, MPKS tidak sekadar urusan panti asuhan sebab lebih dari itu gerakannya. Oleh karena itu, jika hanya memandang MPKS sebatas panti asuhan itu merupakan penyempitan makna terhadap MPKS.
“Yang diurus Muhammadiyah itu banyak. Para pasien miskin yang tidak sanggup lagi berobat karena ketidakmampuannya dalam menyediakan transportasi dan akomodasi. Para pekerja seks komersial yang kini ditangani di rumah sakinah. Belum lagi korban bullying dan KDRT dan human trafficking,” katanya.
Sasaran gerakan MPK juga meliputi difabel yang kini berhimpun di Himpunan Difabel Muhammadiyah (Hidimu) dan para senior citizen atau warga senior yang kini dibina oleh muhammadiyah senior care dan Day Care Aisyiyah. Jadi kita bukan hanya mengelola panti asuhan.
“Jadi kalau hari ini ada Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang dalam struktur organisasinya tidak ada MPKS jelas ini bertentangan dengan semangat awal pendirian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang penolong kesengsaraan umat,” imbuh Mariman.
Mariman Darto menambahkan, terdapat program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rakernas MPKS pada Agustus 2023 lalu yang perlu ditindaklanjuti.
Program itu meliputi piloting program unggulan seperti rumah sakinah yang bisa dikembangkan di daerah, Muhammadiyah Senior Center, Rumah singgah pasien Muhammadiyah, sertifikasi Sumber Daya Manusia Sosial Muhammadiyah, akreditasi AUMSOS, bantuan permakanan bagi YAPI, bantuan Pemberdayaan Ekonomi Produktif, kerjasama kemitraan dengan PT Pos, LogMart dan lain sebagainya.
“Ini yang saya sayangkan, karena MPKS tidak ada dalam struktur di PDM kabupaten/kota maka akses terhadap pembinaan dan pengembangan AUMSOS di daerah pasti terkendala”, tegas Mariman.
“Saya berharap setelah sosialisasi program ini, geliat keterlibatan Muhammadiyah di akar rumput benar-benar berkembang. Saya sadar kendala SDM selalu jadi masalah. Namun kolaborasi dengan Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) yang lain dapat dilakukan,” imbuhnya. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
