Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menekankan bahwa Muhammadiyah selalu menerapkan pendekatan integratif dalam melihat setiap permasalahan, sesuai dengan Keputusan Muktamar 48.
Keputusan Muktamar 48 Muhammadiyah yang dilaksanakan di Surakarta juga menegaskan perhatian besar Muhammadiyah terhadap isu keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
Pandangan Busyro Muqoddas itu disampaikan pada acara bedah buku Sistem Pemilu Indonesia yang diadakan di Gedung At Tanwir PP Muhammadiyah di Jakarta pada Selasa (11/2/2025). Terbitnya buku tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketiga isu tersebut.
Melihat perkembangan politik Indonesia, Busyro menyatakan bahwa mesin demokrasi Indonesia saat ini mengalami kebuntuan. Hal ini terlihat dari kurangnya fungsi kontrol yang dimainkan oleh lembaga legislatif dan partai politik. Banyak pengamat yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam kondisi kritis.
Menurut Busyro, kebuntuan dalam mesin demokrasi ini sudah terjadi sejak Pemilu 2024. Prinsip-prinsip dasar pemilu, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, kebebasan, dan anti politik uang, semakin terpinggirkan dan bahkan hilang dari proses demokrasi.
“Akibatnya, demokrasi bukan lagi sekadar kata yang abstrak, namun mengalami kemunduran yang berdampak langsung kepada masyarakat dan ketahanan bangsa ini. Menyikapi hal ini, Muhammadiyah memiliki Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik yang bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya,” ujar Busyro.
Lembaga-lembaga ini menghasilkan pemikiran yang kritis, konstruktif, dan objektif untuk diberikan sebagai solusi kepada pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah. Proses kajian ini juga melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) sebagai institusi pendidikan yang terlibat.
Dalam kesempatan tersebut, Busyro Muqoddas memberikan apresiasi terhadap buku Sistem Pemilu Indonesia. Menurutnya, analisis yang disajikan dalam buku ini sesuai dengan karakter Muhammadiyah yang berbasis ilmu pengetahuan.
Buku tersebut merupakan karya Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al Hamdi, bersama Tanto Lailam dan Syakir Ridho Wijaya. Buku ini mengulas kekacauan dalam sistem pemilu di Indonesia yang telah berlangsung lama.
“Analisis dalam buku ini hanyalah salah satu kajian, di samping yang lain yang sudah dilakukan dan yang akan datang. Ini sebagai penegasan berkelanjutan dari komitmen Muhammadiyah untuk mengintegrasikan solusi dari masalah keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan,” ujar Busyro. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
