Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Muh. Mirdasy, menekankan pentingnya Muhammadiyah Jatim memilih perwakilan yang akan bertarung dalam kontestasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2029.
“Kenapa perlu DPD? Karena untuk menguji seberapa besar kekuatan suara Muhammadiyah,” ujar Mirdasy dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LHKP PWM Jatim yang berlangsung di Aula Mas Mansur, Kantor PWM Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1, Surabaya, pada Ahad (16/2/2025).
Dalam Rakerwil tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Prof. Zainuddin Maliki yang saat ini menjabat sebagai penasihat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes), Ketua PWM Jatim Dr. dr. Sukadiono, MM, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr. Ridho Al Hamdi, Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh, serta perwakilan LHKP Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jawa Timur.
Sebagai informasi, DPD merupakan lembaga tinggi negara yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum oleh calon-calon independen dari setiap provinsi di Indonesia. Dengan adanya keterwakilan dari Muhammadiyah di DPD, diharapkan aspirasi dan kepentingan umat dapat lebih diperjuangkan di tingkat nasional.
Mirdasy menuturkan, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Jawa Timur telah memiliki data perolehan suara Pemilu 2024. Namun, hingga saat ini, data mengenai suara warga Muhammadiyah secara spesifik belum dapat diidentifikasi.
Menurut Mirdasy, pihaknya tidak bisa mengukur kekuatan suara warga Muhammadiyah hanya berdasarkan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KATAM).
“Kami memiliki data perolehan suara secara keseluruhan, tetapi untuk mengetahui secara spesifik bagaimana suara warga Muhammadiyah terdistribusi masih menjadi tantangan,” ujarnya.
KATAM sendiri bukan alat yang dapat digunakan secara efektif untuk memetakan perilaku pemilih dalam pemilu. Anggota Muhammadiyah yang memiliki KATAM memang terdaftar secara administratif, tetapi dalam hal pemilu, preferensi politik mereka bisa sangat beragam.
LHKP Jatim sendiri, imbuh Mirdasy, berkomitmen untuk terus melakukan kajian dan analisis guna memahami lebih jauh keterlibatan politik warga Muhammadiyah dalam Pemilu 2024.
“Yang kami usulkan, Muhammadiyah segera mewujudkan big data agar gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi suara dari warga Muhammadiyah dapat diketahui,” terang Mirdasy.
Dalam kesempatan itu, Mirdasy juga berharap ada evaluasi dalam konteks kader diaspora Muhammadiyah, terutama dalam hal penguatan ideologi, kesinambungan peran, serta kontribusi nyata bagi persyarikatan dan bangsa.
Hal ini penting agar kader diaspora tidak hanya sekadar eksis di berbagai wilayah, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak dakwah, memiliki loyalitas tinggi terhadap Muhammadiyah, serta berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat.
Selain itu, Mirdasy menekankan perlunya sinergi antara kader diaspora dan struktur organisasi Muhammadiyah agar potensi mereka dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan persyarikatan dan bangsa. (wh)
