Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dr. Dahnil Azhar Simanjuntak, menerima berbagai masukan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji saat bertemu jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, pada Selasa (7/1/2025).
Ketua PWM Jawa Timur Dr. dr. Sukadiono MM menyampaikan gagasan terkait solusi mengatasi antrean panjang keberangkatan haji di Indonesia.
Ia mengusulkan agar calon jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan melalui negara-negara yang memiliki kuota haji berlebih, seperti Amerika Serikat, Australia, Vietnam, dan Thailand.
“Melihat antrean yang sangat panjang di Indonesia, mungkin kita bisa memanfaatkan kuota negara-negara lain yang tidak terpenuhi,” ujar Sukadiono.
Sementara itu, Wakil Ketua PWM Jatim, Dr. Syamsuddin, mengangkat persoalan penyembelihan dam (denda haji). Ia menyoroti dua dimensi penting dalam pelaksanaan ibadah ini, yaitu dimensi ritual dan dimensi sosial.
Baca juga: Bahas Revisi UU Haji dan Umroh, Wakil Kepala BP Haji Sowan ke PWM Jatim
“Seharusnya dam bisa disembelih di dalam negeri, karena secara logistik kebutuhan di Tanah Suci sudah tercukupi. Hal ini perlu menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Imam Sugiri, Ketua Lembaga Pengembangan UMKM PWM Jatim, memberikan masukan terkait pemberdayaan ekonomi melalui ibadah haji.
Ia mengusulkan agar BP Haji membuka akses bagi produk UMKM Indonesia untuk dijadikan oleh-oleh haji dan dipasarkan di Arab Saudi.
“Ini bisa menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk UMKM Indonesia di pasar internasional sekaligus memberdayakan ekonomi umat,” ungkap Imam.
Menanggapi masukan tersebut, Dahnil Azhar Simanjuntak menjelaskan bahwa persoalan kuota haji yang tidak maksimal telah menjadi perhatian serius Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Terkait dam, ia mengungkapkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah memiliki pandangan bahwa dam dapat dipotong di dalam negeri. Namun, ia menekankan pentingnya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat.
Ia juga menyepakati usulan pemberdayaan UMKM melalui penyelenggaraan haji. “Produk bumbu kering, misalnya, masih memiliki potensi besar untuk dipenuhi. Karena saat ini ada sekitar 60-70 persen kebutuhan yang belum terpenuhi,” ungkap Dahnil.
Diskusi ini menjadi momen penting dalam memberikan masukan strategis bagi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus memperkuat sinergi antara Muhammadiyah dan pemerintah dalam melayani umat. (wh)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
