Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, bersama Komisioner Baznas RI Rizaludin Kurniawan, meresmikan Unit Gawat Darurat (UGD) Klinik Pratama Aisyiyah Sumedang, Sabtu (12/4/2025).
Peresmian berlangsung di sela kunjungan Mu’ti ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan disaksikan langsung oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, Ketua PDM Sumedang Dadang Setiawan, Ketua PDA Sumedang Umi Susan Sundari, serta jajaran pengurus Aisyiyah, Lazismu, dan Klinik Aisyiyah. Turut hadir Ketua PWA Jawa Barat Ia Kurniati.
Pembangunan UGD tersebut merupakan hasil kerja sama program revitalisasi sarana sosial antara Baznas RI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lazismu Pusat.
Direktur Klinik Aisyiyah, Maman Koswara, menjelaskan bahwa pembangunan dimulai sejak Desember 2024 di atas lahan seluas 6 x 23 meter. Fasilitas yang dibangun meliputi ruang tindakan medis, ruang pemeriksaan, laboratorium, farmasi, dan ruang dokter jaga.
“Dengan adanya UGD ini, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sumedang terhadap layanan kesehatan darurat yang selama ini cukup mendesak,” ujarnya.
Ketua PDA Sumedang, Umi Susan Sundari, mengaku bersyukur atas kehadiran fasilitas tersebut. Ia menyatakan bahwa Aisyiyah sejak awal berkomitmen hadir di tengah masyarakat melalui layanan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
“UGD ini adalah bentuk nyata kontribusi Aisyiyah untuk Sumedang. Kami berharap pelayanan kesehatan di daerah ini bisa terus meningkat,” tegas Susan.
Sementara itu, Komisioner Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, menyebut bahwa kerja sama dengan Aisyiyah merupakan langkah strategis. Ia menilai Aisyiyah sebagai mitra terpercaya dalam pengelolaan amal usaha kesehatan.
“Baznas memberi perhatian serius pada pelayanan kesehatan bagi fakir miskin. Dan kami percaya, melalui Aisyiyah, dana zakat yang kami salurkan akan terserap secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Peresmian ini sekaligus menandai perluasan peran Aisyiyah dalam pemberdayaan masyarakat di sektor layanan kesehatan, serta wujud sinergi antara organisasi masyarakat, lembaga zakat, dan pemerintah daerah. (*/tim)
