Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah bisa dibilang sukses membangun dan mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Lantas, apakah sekarang Muhammadiyah perlu terlibat dalam amal usaha di bidang politik?
Lontaran itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan DPD RI. FGD digelar di Aula Mas Mansur Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, Senin (15/7/2024).
“Muhammadiyah ini dianggap sukses di amal sosial, kesehatan dan pendidikan. Sempat kepikiran juga, apakah Muhammadiyah perlu menjadikan politik sebagai amal usaha,” ujar Sekretaris PWM Jatim Prof. Biyanto.
Menurut dia, gagasan menjadikan politik sebagai amal usaha sejatinya perlu dilontarkan Prof. Bachtiar Effendi, seorang cendekiawan Muslim Indonesia. Dia pernah menyatakan bahwa Muhammadiyah perlu mempertimbangkan untuk terlibat dalam amal usaha politik.
Pemikiran ini didasarkan pada beberapa argumen yang bertujuan memperkuat peran dan pengaruh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika terlibat dalam politik, Muhammadiyah dapat lebih efektif mempengaruhi kebijakan publik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat luas.
Bukan cuma itu, saja, keterlibatan dalam politik itu juga sebagai cara Muhammadiyah untuk melindungi hak-hak umat Islam. Juga memastikan bahwa aspirasi mereka diwakili dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah.
Biyanto lalu menceritakan, Muhammadiyah Jatim pernah berpartisipasi dalam politik dengan mengikutsertakan kadernya ikut berkontestasi dalam pemilihan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Mereka, Nidlom Hidayatullah, Tamhid Masyhudi, dan Nadjib Hamid.
“Dari ketiga kader yang diusung menjadi kandidat DPD itu belum ada satu pun yang lolos,” tutur dosen UIN Sunan Ampel itu.
Sementara itu, Suli Da’im, MM, anggota DPRD Jatim periode 2024-2029, mendukung keterlibatan Muhammadiyah di politik. Apalagi hal itu diwujudkan dengan membuat amal usaha.
“Itu dapat meningkatkan kapasitas Muhammadiyah sebagai organisasi besar yang berpengaruh. Harus diakui, pengalaman dalam politik bisa memperkuat jaringan, sumber daya, dan kemampuan organisasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang sosial dan ekonomi,” tegas Suli Da’im.
