Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menegaskan, keputusan PP Muhammadiyah untuk ikut mengelola tambang sudah melalui pertimbangan matang. Secara prinsip, keputusan ini diambil tanpa ikut-ikutan kelompok lain atau polemik yang bermunculan.
“Kalau kami mengambil langkah mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau bukan juga sebaliknya karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek. Semua kita himpun jadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini,” tegas Haedar dalam konferensi pers hasil Konsolidasi Nasional pada di Convention Hall Masjid Siti Walidah, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).
Penegasan Haedar in Menyikapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan,
Haedar lalu menjelaskan, Muhammadiyah ingin mengembangkan model pertambangan yang pro-kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Meski tidak mudah, Muhammadiyah akan berusaha dengan pengalaman yang sudah dimiliki.
“Tambang itu satu dari sekian banyak aspek yang harus dikelola. Kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik, dan dipratias sosial. Sebaliknya, kami ingin tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan hidup,” terangnya.
Haedar juga menyebutkan bahwa pengelolaan tambang oleh Muhamamdiyah akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Muhammadiyah tidak akan segan mengembalikan konsesi tambang jika ke depannya ditemukan situasi yang tidak memungkinkan terwujudnya model tersebut.
Baca juga: Muhammadiyah Resmi Terima Izin Usaha Tambang dari Pemerintah
“Kalau nanti dalam perjalannnya tim menemukan situasi yang tidak memungkinkan model tersebut, kami tidak akan memaksakan diri. Dengan bertanggung jawab juga kami akan mengembalikan,” tegasnya.
“Ini cara kami mengambil langkah tanggung jawab. karena ini juga akan bisa berlaku di bidang yang lain,” tandas Haedar.
Haedar juga menjelaskan jika PP Muhammadiyah membentuk tim pengelolaan tambang. Tim pengelolaan tambang Muhammadiyah akan dipimpin oleh Muhadjir Effendy.
Penunjukan Muhadjir Effendi sebagai ketua tim tambang tak ada kaitannya dengan jabatan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, melainkan sebagai salah searang Ketua PP Muhammadiyah.
“Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun, membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Profesor Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK,” kata Haedar.
“Jadi mohon jangan ditulis ketuanya Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini,” imbuh Haedar.
Baca juga: Pro-kontra Tambang dan Komitmen Bermuhammadiyah
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pihaknya siap mengelola usaha pertambangan yang diberikan pemerintah. Keputusan itu diambil usai menerima segala bentuk masukan serta pengkajian mendalam.
“Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut,” ujar Mu’ti. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
