Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyampaikan pemerintah terus melakukan upaya penajaman pensasaran dan konvergensi program dalam meningkatkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pasca BPS rilis angka 0,83 persen pada Maret 2024 lalu.
“Target pensasaran penting, kita minta daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi secara berkesinambungan, karena dengan ketepatan sasaran akan semakin lebih baik pelaksanaan berbagai program,” ujar Nunung dalam agenda “Sosialisasi Capaian Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (26/8/2024).
Nunung menjelaskan, terdapat tiga strategi pemerintah dalam mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Sejak Inpres 4 Tahun 2022 ditetapkan, Pemerintah telah menggelontorkan berbagai program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan Sosial, subsidi energi dan subsidi iuran jaminan kesehatan. Untuk meningkatkan pendapatan, berbagai program pelatihan, pendampingan dan bantuan modal juga telah digulirkan termasuk optimalisasi Dana Desa. Untuk menangani kantong kemiskinan, Kementerian PUPR juga memberikan Bantuan pembangunan rumah layak huni, air bersih dan Sanitasi.
Berbagai program tersebut memberikan dampak turunnya angka miskin ekstrem Yang semakin mendekati Nol persen.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan seluruh provinsi yang dilakukan sebelumnya, Nunung mengatakan, banyak daerah yang telah optimal melaksanakan program pengurangan beban pengeluaran, dan kini beralih fokus pada upaya peningkatan pendapatan. Menurut Nunung, upaya tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Banyak daerah yang telah meningkatkan strategi kedua yaitu peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan ekstrem karena akan meningkatkan taraf hidup setiap individu,” jelas Nunung.
Nunung menambahkan, perlu mekanisme kebijakan yang tepat untuk menangani kemiskinan ekstrem di daerah-daerah tertentu. Pemerintah daerah harus mampu melakukan terobosan dengan melakukan intervensi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
“Perlu ada perbaikan mekanisme khusus, misalnya kondisi masyarakat Papua harus berbeda dengan pendekatan di daerah lain. Salah satunya melalui pendekatan komunitas, dan itu sudah kita lakukan dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Nunung.
Dalam kegiatan tersebut dibahas juga perlunya memberikan perhatian Yang lebih kepada Lansia dan penyandang disabilitas. Arif Budimanta, Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi Yang juga Ketua Satgas Konvergensi Program menekankan perlunya Pemerintah memuliakan dan membahagiakan para Lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk kehadiran negara.
Sementara itu, Ateng Hartono, Deputi Statistik Sosial BPS, menyampaikan perlunya penciptaan lapangan kerja bagi para Keluarga miskin Ekstrem di desil 1, terutama di sektor pertanian karena sebagian pekerjaannya sebagai petani, dan penyediaan Sanitasi dan air bersih dimana fasilitas tersebut sangat kurang.
Hadir sebagai narasumber memaparkan program dan capaian penanganan kemiskinan ekstrem, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, dan Wartawan Senior Kompat Suhartono sebagai penanggap. Sejumlah perwakilan turut hadir dari Sekretariat Kabinet, Penanaman Modal Madani, TNP2K, Komisi Informasi Pusat, serta Bakohumas Kementerian Komunikasi dan Informasi. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
