Pemeringkatan universitas dunia mengalami pergeseran dari dominasi Eropa Barat dan Amerika ke Asia Timur, bahkan kini mencakup Amerika Latin, seperti Brasil dan Meksiko.
Meskipun perguruan tinggi Indonesia masih berada di peringkat rendah dalam World University Ranking 2024 dan 2025, melihat perubahan tren ini, masih ada peluang bagi universitas di Indonesia untuk terus meningkatkan posisinya di level global.
Namun, perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia tidak dapat tercapai hanya oleh kampus negeri. Kebijakan pemerintah harus bersifat inklusif, dengan pendidikan tinggi dibangun melalui kerja sama bersama.
Pesan harapan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam acara Serah Terima Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada 30 Desember 2024.
Saat ini, jika dilihat dari peringkat perguruan tinggi dunia, Universitas Indonesia memiliki peringkat tertinggi di antara universitas lainnya di Indonesia. Sementara itu, perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) masih berada di peringkat sekitar 1.200-an.
Meski demikian, PTM seperti UMY, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan banyak perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.
“Artinya, Indonesia tidak boleh merasa puas dengan kebijakan yang hanya berlaku untuk PTN. Perjalanan kita masih panjang,” kata Haedar Nashir.
Pemerintah juga tidak hanya harus fokus pada kebijakan untuk PTN. Jika dibandingkan dengan universitas di Malaysia, Singapura, dan Thailand, peringkat perguruan tinggi Indonesia masih tertinggal.
“Jangan pernah merasa Indonesia sudah maju di bidang pendidikan. Kita masih tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan dunia dan peringkat global. Jadi, jangan merasa sudah menjadi juara di kandang sendiri,” tambahnya.
Karena itu, Haedar Nashir mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan pendidikan tinggi lebih inklusif, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi dasar tata negara Indonesia menurut Bung Karno. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
