Setelah usainya pilkada serentak, para kepala daerah diharapkan segera bekerja demi memberikan hasil terbaik bagi rakyat.
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE, M.Si, menekankan bahwa ada empat aspek penting yang perlu diprioritaskan guna mewujudkan pemerintahan yang sukses dan berkelanjutan.
Nazaruddin menjelaskan bahwa kendala utama pembangunan infrastruktur di banyak daerah adalah keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, menentukan skala prioritas yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan kepuasan atas fasilitas umum yang sesuai dengan pajak yang mereka bayarkan.
Ia menekankan pentingnya prioritas pembangunan di tiga bidang utama: kesehatan, pendidikan, dan pariwisata.
Selain itu, akses jalan yang layak untuk mendukung ketiga sektor tersebut juga perlu diperhatikan.
Dalam sektor pariwisata, Nazaruddin mencontohkan bahwa tujuan wisata harus mampu memberikan energi baru bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Namun, ini sulit tercapai jika infrastruktur dan akses menuju lokasi wisata tidak memadai.
Pada bidang pendidikan, Nazaruddin menyarankan agar prioritas anggaran difokuskan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan dasar.
Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Contohnya, APM tingkat SD di Kota Malang mencapai 99,50 persen, Kota Batu 99,98 persen, dan Kabupaten Malang 98,63 persen.
Pemetaan data seperti ini, menurutnya, sangat penting untuk menyusun kebijakan pembangunan pendidikan.
Ia juga menyebutkan bahwa pendidikan gratis bisa menjadi solusi untuk meningkatkan APM, asalkan masyarakat bersedia membayar pajak dengan tertib.
Di sektor kesehatan, aksesibilitas pelayanan kesehatan menjadi indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur.
Misalnya, jarak antara tempat tinggal dan fasilitas kesehatan, angka kematian ibu, prevalensi Tuberculosis (TBC), kasus stunting, serta jumlah tenaga kesehatan.
Nazaruddin mencontohkan data Dinas Kesehatan Malang Raya, yang mencatat 39 kematian ibu hamil dalam 1,5 tahun terakhir. Data ini dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan di sektor kesehatan.
Ia juga menegaskan bahwa kelayakan infrastruktur jalan berperan penting dalam mendukung ketiga bidang tersebut.
Jalan yang memadai dapat membantu mengatasi kendala ekonomi serta mendukung pengembangan industri di daerah.
Menurut Nazaruddin, sumber anggaran untuk infrastruktur dapat berasal dari APBD, termasuk pajak daerah.
Karena kebutuhan dana yang besar, kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif diperlukan untuk mendistribusikan anggaran secara tepat sesuai dengan kebutuhan lapangan. Hal ini menjadi solusi bagi berbagai daerah di Indonesia. (wil/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
