Tanwir I ‘Aisyiyah akan berlangsung pada 15-17 Januari 2025 di Hotel Tavia Heritage, Jakarta akan mengangkat tema tema “Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Menuju Indonesia Berkeadilan.
Sejumlah persoalan akan dibahas antara lain pendidikan inklusif, pencegahan dan penanganan kekerasan, kedaulatan pangan di tengah perubahan iklim dan tantangan ekonomi global, ketahanan keluarga
Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah, mengungkapkan tema yang diangkat dalam Tanwir kali ini sangat relevan dengan situasi Indonesia.
” Tema ini dianggap relevan dengan situasi Indonesia yang masih menghadapi berbagai ketimpangan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses layanan dasar bagi kelompok rentan, serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya dalam konferensi pers pada Selasa (14/1) di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
“Sebagai organisasi perempuan yang peduli pada isu anak, perempuan, dan kelompok marjinal, ‘Aisyiyah menilai ketimpangan ini perlu diatasi agar tidak ada seorang pun yang tertinggal,” imbuh Salmah.
Adapun Tanwir akan melibatkan 350 peserta dari Pimpinan Pusat, Wilayah, dan Daerah ‘Aisyiyah. Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah di luar negeri dijadwalkan mengikuti acara secara daring melalui Zoom.
Tanwir ‘Aisyiyah, sebagai forum musyawarah tertinggi setelah Muktamar, bertujuan memperkuat gerakan, mengonsolidasikan langkah, dan merefleksikan perjalanan organisasi sejak Muktamar ke-48 pada 2022 di Surakarta.
Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menambahkan bahwa strategi pengentasan masalah ini mencakup penyadaran, pemenuhan akses layanan dasar, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan.
Tanwir I ‘Aisyiyah juga akan membahas berbagai isu, seperti pendidikan inklusif, pencegahan dan penanganan kekerasan, kedaulatan pangan di tengah perubahan iklim dan tantangan ekonomi global, ketahanan keluarga, serta isu perempuan dan anak dalam perspektif Islam Berkemajuan.
Tri mengungkapkan bahwa dalam forum ini, ‘Aisyiyah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan meluncurkan Gerakan Pendidikan Inklusif Berkelanjutan.
“Gerakan ini menjadi wujud nyata komitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi, mengedepankan kesetaraan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan,” jelas Tri.
Ia menyoroti masih minimnya penerapan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah meskipun hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Banyak anak berkebutuhan khusus (ABK), korban perkawinan anak dan kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dari komunitas adat atau daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak.(*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
