Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, menyoroti masih banyaknya anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik karena kendala ekonomi maupun faktor lainnya.
Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Tanwir I Aisyiyah di Jakarta, pada Rabu (15/1/2025) yang mengusung tema “Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan.”
“Aisyiyah diharapkan dapat terus menjadi mitra strategis bagi Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang merata dan berkualitas, khususnya dalam mendukung wajib belajar 13 tahun, yang dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD),” katanya.
Menurutnya, pendidikan inklusif sangat penting untuk memastikan seluruh anak, tanpa memandang kondisi, dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara.
Ia memberikan apresiasi atas peran besar Aisyiyah melalui lembaga pendidikannya, seperti TK ABA, yang jumlahnya mencapai lebih dari 20 ribu unit dan tersebar hingga mancanegara.
“Jumlah ini bahkan melampaui layanan pendidikan yang dimiliki pemerintah, menjadikannya kekuatan besar dalam mendukung gerakan pendidikan Indonesia,” bebr Mu’ti.
Dia juga menyoroti pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
“Komitmen untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas atau pelajar berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai tantangan,” jelasnya.
Ia berharap kolaborasi dengan Aisyiyah dapat memperkuat upaya tersebut, khususnya di bidang PAUD dan pendidikan inklusif.
Sebagai bagian dari pembukaan Tanwir I, Kemendikdasmen dan Aisyiyah menandatangani kerja sama yang mencakup empat fokus utama:
1. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Penguatan peran keluarga dalam pendidikan inklusif, pendidikan karakter, literasi, dan numerasi.
3. Peningkatan kompetensi literasi dan numerasi bagi siswa.
4. Penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun secara inklusif.
Tri Hastuti, Sekretaris Umum PP Aisyiyah, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pendidikan inklusif.
Di antaranya adalah pelatihan guru terkait pendidikan inklusif, penyusunan SOP layanan pendidikan inklusif, program parenting untuk keluarga, dan penyelenggaraan program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) bagi pemulung dan korban perkawinan anak.
“Melalui sinergi ini, diharapkan pendidikan inklusif dapat terus berkembang, sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan hak mereka untuk belajar dan berkembang secara maksimal,” katanya. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
