Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmennya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan dan swasembada pangan.
Ia menyebutkan bahwa hak dasar seperti swasembada pangan, pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, serta pemberian bantuan kepada masyarakat miskin adalah tanggung jawab bersama.
Namun, Zulhas (begitu panggilan karibnya), mengakui bahwa mewujudkan cita-cita ini bukanlah pekerjaan mudah. Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian, yang dahulu menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, kini menghadapi tantangan serius.
“Dahulu, 65 persen tenaga kerja berasal dari sektor pertanian. Para petani memiliki sawah dan kebun yang hasilnya cukup memadai. Namun, saat ini 80 persen petani berubah menjadi buruh tani karena tidak memiliki lahan,” ujar Zulhas dalam Seminar Tanwir I ‘Aisyiyah di Hotel Tavia, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).
Zulhas menilai kondisi ini menjadi salah satu penyebab ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan, yang justru menjauhkan negara dari cita-cita kemerdekaan.
Ia bahkan menyoroti ironi bahwa bahan pangan populer seperti tahu dan tempe, yang berbahan dasar kedelai, kini dikuasai oleh segelintir pihak.
“Di mana kedaulatan kita jika kebutuhan makan saja bergantung pada satu orang? Ini baru soal pangan, belum ekonomi, teknologi, dan lainnya,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Zulhas menyampaikan beberapa kebijakan strategis yang telah diambil untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah melarang impor beras, jagung, gula, dan garam sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.
Selain itu, proses distribusi pupuk yang sebelumnya dianggap rumit kini telah dipangkas untuk memastikan petani lebih mudah mendapatkannya. Zulhas optimis, kebijakan ini dapat menjadi landasan menuju swasembada pangan.
“Kita punya potensi besar untuk swasembada. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada dan memperkuat kerja sama,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas mengajak Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, untuk turut aktif mendukung gerakan kedaulatan pangan.
Menurutnya, Aisyiyah dapat memainkan peran strategis dalam mendorong program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya swasembada pangan.
“Keterlibatan aktif organisasi seperti ‘Aisyiyah sangat penting. Dengan kerja bersama, kita bisa membangun kemandirian pangan untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Zulhas juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan, seperti memperkuat produksi lokal beras, sayur, dan protein hewani, untuk mendukung program gizi anak sekolah.
Dengan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat, khususnya melalui organisasi seperti ‘Aisyiyah, Zulhas berharap cita-cita kedaulatan pangan dapat segera terwujud, membawa Indonesia lebih mandiri dan sejahtera. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
