Upaya melakukan pengentasan kemiskinan bukan hanya urusan memberi bantuan sosial, namun harus menggunakan strategi yang mempunyai pendekatan sosiologis dan psikososial.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Prof Nazarudin Malik dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM Jawa Timur, Sabtu (26/08/2023).
Rakerwil MPM tersebut yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jember pada 25-26 Agustus 2023 dengan peserta ketua dan sekretaris MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) serta wakil ketua PDM yang mengkoordinir majelis MPM.
“Bukan melulu bantuan ekonomi. Karena yang dibutuhkan adalah mengubah cara pandang (mindset). Dari tidak bisa melakukan menjadi bisa melakukan sendiri. Dengan kata lain, bantuan dari luar merupakan dukungan saja. Yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi warga miskin adalah mereka sendiri,” papar Nazarudin.
Dua pendekatan yang dicermati Nazarudin tersebut memang sangat penting. Di mana dalam pendekatan sosiologis bisa dilakukan karena sangat erat kaitannya dengan gambaran keadaan masyarakat.
Sementara dari segi pendekatan psikososial dapat dipahami bagaimana tingkah laku masyarakat sebagai perwujudan dari perkembangan kepribadian di masa lalunya.
Diungkapkan Nazar, begitu sapaan karibnya, Muhammadiyah sekarang sangat serius untuk menyiapkan perangkat dukungan kepada warga miskin. Hal itu diwujudkan melalui pendidikan formal, informal, maupun non formal.
“Ini agar mereka punya kapasitas memadai mengakses sumber politik, ekonomi, maupun sumber-sumber lainnya,” terang Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
Nazar lalu mengatakan, Muhammadiyah harus ambil bagian membantu umat yang sedang dalam kesulitan. Hal itu sebagai perwujudan tanggung jawab Persyarikatan Muhammadiyah untuk ikut membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam kesempatan itu, Nazar juga menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan keilmuan. Terutama pendekatan ekonomi politik yang mempunyai perspektif terhadap keberlanjutan lingkungan.
“Karena dengan komitmen lingkungan hidup yang terus terjaga, maka sumber daya yang ada di muka bumi ini akan terus bisa dirawat dan lestari,” tutur pria kalem ini.
Sebelumnya, Ketua MPM Jatim Luthfi J. Kurniawan menyampaikan gambaran kondisi masyarakat di Jawa Timur dengan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim. Di mana pada tahun 2020, persentase kemiskinan di Jatim sebanyak 11,09 persen, pada tahun 2021 sebanyak 11,40 persen dan pada tahun 2022 sebanyak 10,30 persen.
Dijelaskan Luthfi, dalam mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh World Bank.
“Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran,” pungkas Luthfi. (abdus salam/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
