Komposisi jemaah haji Indonesia tahun ini mencatat angka menarik: 55 persen di antaranya adalah perempuan. Fakta ini menjadi perhatian khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, yang turut serta sebagai anggota Tim Amirul hajj Indonesia 2025.
Usai melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Arifah—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memastikan jemaah perempuan mendapatkan layanan yang adil dan sesuai kebutuhan.
“Tugas utama saya adalah memantau layanan yang diterima jemaah perempuan. Karena jumlah mereka lebih banyak dari jemaah laki-laki, maka kebutuhannya juga harus dipenuhi secara proporsional,” ujar Arifah di Makkah, Sabtu (31/5/2025) dini hari.
Arifah yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU ini menyoroti beberapa aspek penting. Salah satunya adalah rasio pembimbing ibadah perempuan yang masih jauh lebih sedikit dibanding laki-laki, meskipun jumlah jemaah perempuan mendominasi.
“Jumlah pembimbing perempuan harus ditambah. Kita perlu hadirkan lebih banyak pendamping yang mampu memberi bimbingan ibadah khusus bagi jemaah perempuan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung ketersediaan fasilitas sanitasi perempuan. Durasi penggunaan toilet yang cenderung lebih lama secara biologis membuat kebutuhan akan toilet khusus perempuan menjadi lebih mendesak.
Lebih jauh, Arifah menyoroti keterlibatan ulama perempuan dalam tim Musytasyar Dini. Menurutnya, hanya ada dua konsultan ibadah perempuan dalam tim tersebut, yang dirasa belum cukup untuk menjawab kompleksitas fikih perempuan selama berhaji.
“Perempuan punya kebutuhan khusus seperti fikih haid dan istihadhah. Hal-hal ini butuh penanganan yang sensitif dan penuh empati,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pentingnya keterwakilan jurnalis perempuan dalam peliputan haji.
“Perempuan wartawan perlu hadir untuk meliput pengalaman unik jemaah perempuan, termasuk layanan positif yang diberikan panitia,” tambahnya.
Arifah mengungkapkan bahwa Presiden RI melalui Menteri Agama telah menitipkan pesan penting: semua jemaah, termasuk perempuan, harus mendapatkan layanan terbaik dan setara di Tanah Suci.
Sebagai penutup, ia menegaskan komitmen Kementerian PPPA dalam mendorong agar ke depan penyelenggaraan haji benar-benar berbasis keadilan gender dan kebutuhan nyata jemaah perempuan.
“Perempuan perlu layanan yang tepat. Dari alat reproduksi hingga bimbingan fikih, semua harus dipersiapkan dengan matang,” pungkasnya. (afifun nidlom)
