Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kembali mengungkapkan kegelisahannya ketika kekuatan oligarki dan koalisi begitu kuat sehingga banyak produk Undang-Undang yang dibahas di DPR mengabaikan proses musyawarah mufakat sekaligus mengabaikan koreksi kritis dari kekuatan masyarakat sipil.
“Apa yang diputuskan di dewan itu hasil oligarki koalisi yang kun fayakun, setiap Undang-Undang yang dikehendaki apapun jadi, tidak peduli suara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat,” ujar Haerdar saat menyampaikan sambutan pada uji publik bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (23/11/2023).
Hal ini sesuai agenda PP Muhammadiyah terkait uji publik Cawres – Cawapres pada Pemilu 2024. Kesempatan pertama telah dilaksanakan di UMS, Rabu (22/11/2023) yang menghadirkan pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Haedar berharap agar ke depan pembahasan rancangan undang-undang betul-betul memperhatikan aspirasi banyak elemen bangsa.
“Padahal kita berkehendak dengarlah kami, karena yang kami suarakan betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai di masa depan ada Undang-Undang yang diputuskan secepatnya, min haisu laa yahtasib (tiba-tiba muncul),” pesannya.
Haedar Nashir kembali menyampaikan bahwa diskusi dan uji publik bagi Capres-Cawapres merupakan inisiatif Persyarikatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat dapat memaksimalkan hak pilih pada pemilu 2024 dengan selektif dan penuh pertanggungjawaban.
“Kita harapkan dialog ini jadi ruang diskusi dan silaturahmi antar pasangan capres-cawapres dengan kita yang hadir maupun masyarakat luas agar kita betul-betul memahami peta kehidupan kebangsaan hari ini dan ke depan dan kita makin tahu apa yang akan dibawa oleh para capres dan cawapres untuk memimpin Indonesia ke depan,” ujarnya.
Haedar lalu menyebut bahwa masyarakat perlu mengetahui cara pandang beserta gagasan yang akan dibawa oleh para capres dan cawapres dalam memimpin Indonesia ke depan. Mengingat meski kemajuan telah diraih Indonesia di beberapa aspek, namun filosofi dan prinsip-prinsip dasar NKRI yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa telah mengalami erosi, distorsi, dan deviasi.
“Kita ingin capres-cawapres memotret Indonesia hari ini secara fundamental dan bagaimana para tokoh bangsa ini ke depan membawa Indonesia sesuai dengan fondasi yang dibangun, cita-cita, visi, misi kebangsaan di tengah konstelasi kehidupan global yang begitu kompleks sehingga Indonesia betul-betul ada fondasinya, ada bingkainya, ada arahnya yang jelas, tidak sekadar visi-misi presiden semata-mata,” ujarnya.
Dari dialog dan uji publik, Muhammadiyah kata Haedar ingin mendorong rekonstruksi kebangsaan agar tata kelola Indonesia kembali selaras dengan cita-cita kemerdekaan secara utuh. Serta menghidupkan demokrasi dengan semangat musyawarah dan mufakat sebagaimana ruh dari Sila Keempat Pancasila.
Terakhir, Haedar juga berpesan agar capres dan cawapres memegang teguh amanat rakyat dan amanat konstitusi secara objektif dengan penuh tanggung jawab.
“Ketika rakyat nanti memberi amanat dan mandat tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak menyalahgunakannya. Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa. Jangan bikin janji-janji yang nanti laa yukalifullaha ‘ala wus’aha, di luar kemampuan,” tegasnya.
Pada uji publik kali ini, pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD diuji oleh lima panelis, yakni Dr. Mukhaer Pakkanna (Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial), Prof. Ma’mun Murod (Bidang Politik dan Demokrasi), Prof. Alimatul Qibtiyah (Bidang Agama, Perempuan, dan HAM), Prof. Ibnu Sina Chandranegara (Bidang Hukum), Alpha Amirrachman Ph.D (Bidang Pendidikan dan Kesehatan). Sedangkan acara dibawakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
