Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan proses pembelajaran berlangsung secara bertahap dan aman di lokasi terdampak bencana Sumatra. Untuk itu, pihaknya menerapkan kebijakan pendidikan darurat yang adaptif menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hingga 12 Desember 2025, layanan pembelajaran di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami gangguan, khususnya di wilayah terdampak.
“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan,” kata Abdul Mu’ti.
Pelaksanaan pembelajaran di Aceh telah berlangsung di sebagian besar daerah terdampak. Tiga kabupaten/kota yaitu Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe, telah kembali melaksanakan pembelajaran secara penuh.
Di Sumatra Barat, hampir seluruh daerah terdampak mulai melaksanakan pembelajaran, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025.
Sementara itu, di Sumatra Utara, beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga masih melaksanakan pembelajaran secara bertahap. Sedangkan daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran penuh sesuai kondisi masing-masing.
Abdul Mu’ti menambahkan, penanganan pendidikan pada situasi darurat, Kemendikdasmen menjalankan tahapan yang berkelanjutan, dimulai dari aktivasi pos pendidikan, fasilitasi sekolah darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Pada fase awal, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi multipihak, pendataan dampak dan kebutuhan satuan pendidikan, serta pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan posko utama dan pos pendidikan nasional, disertai pemantauan layanan pendidikan di daerah terdampak agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” tutur Menteri Mu’ti.
Dalam aspek pembelajaran, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang disesuaikan secara bertahap sesuai fase pemulihan. Pada masa tanggap darurat hingga tiga bulan, pembelajaran difokuskan pada kompetensi minimum esensial seperti literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, serta dukungan psikososial, dengan metode pembelajaran adaptif dan asesmen yang sangat sederhana.
Memasuki fase pemulihan dini, kurikulum dikembangkan secara lebih fleksibel dan kontekstual melalui integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran, penyesuaian jadwal dan pendekatan pembelajaran sesuai kondisi siswa, serta penerapan asesmen transisi yang menekankan perkembangan belajar dan sosial-emosional.
Pada tahap pemulihan lanjutan, pendidikan kebencanaan diintegrasikan secara permanen ke dalam pembelajaran disertai penguatan kualitas, inklusivitas, serta sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan. (*)
