Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sebuah pendidikan yang tidak hanya berfokus pada ranah formal, tetapi juga nonformal. Keduanya harus berjalan bersama. Perbedaannya terletak pada waktu dan kurikulum pembelajarannya.
“Pertama, pendidikan formal terikat dengan kurikulum dan jam belajar khusus yang telah ditentukan, seperti halnya sekolah, kursus, dan pelatihan. Yang kedua, bisa program penyetaraan. Bisa juga program pendidikan jarak jauh, distance learning. Bisa juga lewat pendidikan terbuka,” kata Abdul Mu’ti, dalam Pengajian Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Tuban, Ahad (11/1/2026) lalu.
Abdul Mu’ti yang juga sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu menambahkan, berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal memiliki standar kurikulum nasional dengan waktu belajar yang lebih fleksibel. Dalam pelaksanaannya, pendidikan non-formal sangatlah terbuka atas keberagaman keterampilan yang sekiranya relevan dengan kebutuhan dan sumber daya masyarakat di setiap daerah.
Karena itu hal ini peluang bagi persyarikatan Muhammadiyah untuk melebarkan sayap amal usahanya di ranah pendidikan-pendidikan berbasis masyarakat lainnya. “Ibu-ibu ‘Aisyiyah bisa menyelenggarakan program penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pendidikan yang berbasis keluarga dan komunitas. Bapak-bapak bisa membuka kursus melalui SKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat atau sanggar kegiatan belajar (SKB),” ujar Mu’ti
Pada kesempatan yang sama, Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah hasil sinergi dari setiap pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media massa. Namun, faktanya masih banyak permasalahan atas ketidakselarasan di setiap pusat sarana pendidikan.
“Karena seringkali terjadi, saat di sekolah diajari yang baik-baik, tapi saat di rumah, tidak didukung kebijakan yang baik tersebut, juga terjadi di lingkungan masyarakat,” ungkapnya
Oleh sebab itu, Mu’ti menyampaikan pentingnya sejak dini membangun sinergi dan kesadaran semua pihak atas pendidikan. Karena sejatinya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. “Untuk mendidik satu orang anak diperlukan orang satu kampung,” kutip Mu’ti dari salah satu pepatah Afrika.
Ia berharap dengan jalinan sinergitas yang kuat, kelak akan mendorong ketercapaian hak-hak masyarakat atas pendidikan bermutu sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. (*/tim)
