Kemandirian nasional dinilai menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta penutupan Selat Hormuz. Sebab Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi.
Hal ini disampaikan oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H.
Ia mengatakan, kemandirian energi adalah kunci agar bangsa ini tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks.
Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Ia menilai pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global.
“Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya.
Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia.
Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. “Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya.
Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor nonvital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak.
Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya.
Priyo juga menilai krisis ini juga menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Ia menegaskan bahwa prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu.
“Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya.
Penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju harus mulai dipertimbangkan. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan. (*/tim)
