Tren meningkatnya angka pengangguran di Indonesia menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi.
Dalam rapat kerja antara Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, disampaikan bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibanding tahun sebelumnya. Hingga April 2025, sebanyak 24.036 orang telah tercatat menjadi korban PHK.
Fenomena ini tentu memberikan kontribusi terhadap melonjaknya angka pengangguran secara nasional. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), per Februari 2025, terdapat 7,28 juta pengangguran di Indonesia.
Angka ini meningkat sekitar 83.450 orang dibandingkan dengan Februari 2024. Jika dibandingkan lebih luas, peningkatannya mencapai sekitar satu juta orang, atau sekitar 11 persen dari total populasi angkatan kerja nasional.
Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami sedikit penurunan dari 4,82% di Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025, dinamika di balik angka ini tetap mengkhawatirkan. Terutama jika melihat bahwa pengangguran laki-laki justru mengalami peningkatan, meskipun pengangguran perempuan tercatat menurun.
Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Isna Fitria Agustina SSos MSi, menyampaikan bahwa fenomena ini patut menjadi perhatian serius dari seluruh elemen, khususnya pemerintah.
Dia menuturkan, meskipun dalam sistem ekonomi yang berjalan efisien selalu terdapat pengangguran alami, peningkatan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya masalah struktural dan sistemik yang perlu segera direspons.
“Dalam kondisi seperti ini, pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting sebagai solusi jangka menengah dan panjang,” ujar Isna seperti dilansir di laman resmi Umsida, pada Ahad (11/5/2025).
Pakar sumber daya manusia dan pemberdayaan komunitas ini menambahkan, sepanjang sejarah ketenagakerjaan Indonesia, puncak PHK terjadi pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, di mana sebanyak 386.877 pekerja terdampak.
Meski sempat menurun pada 2021 dan 2022, angka PHK kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya, termasuk 77.965 kasus PHK yang tercatat pada tahun 2024.
Dia menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti kerugian perusahaan, salah manajemen, relokasi tenaga kerja, hingga efisiensi operasional menjadi penyebab dominan terjadinya PHK.
Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini, Isna menawarkan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Dia menyebutkan empat strategi utama yang dapat menjadi solusi nyata untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan ketahanan ekonomi lokal.
1. Pelatihan Keterampilan Berbasis Komunitas
Menurut Isna, pelatihan keterampilan atau program pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, maupun institusi keagamaan memiliki peran besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.
“Contohnya adalah sekolah perempuan di tingkat desa yang memberikan pelatihan kewirausahaan atau keterampilan rumah tangga yang bernilai ekonomi,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa program semacam ini dapat diperluas untuk menyasar pemuda melalui pelatihan teknis seperti pertanian, perbengkelan, dan teknologi informasi guna mencetak wirausahawan muda yang siap menciptakan lapangan kerja baru.
2. Pengembangan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Rakyat
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi tumpuan utama bagi stabilitas ekonomi di tengah fluktuasi global.
Isna menegaskan bahwa penguatan UMKM tidak hanya dilakukan melalui penyediaan modal, tetapi juga dengan pelatihan manajerial, pendampingan bisnis, serta pembukaan akses pasar.
Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai cukup efektif, namun perlu diperluas jangkauannya agar benar-benar menjangkau lapisan masyarakat yang paling terdampak oleh PHK dan kemiskinan.
3. Pemberdayaan Perempuan untuk Ekonomi Keluarga
Sebagai akademisi yang juga aktif dalam isu-isu gender, Isna menekankan pentingnya mendukung perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam ekonomi keluarga. Ia mengangkat contoh konkret program Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah (SWA) yang telah berjalan sejak tahun 2019 di Sidoarjo.
“Program ini berhasil melatih banyak perempuan agar mandiri secara ekonomi, yang pada gilirannya turut memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal,” ungkapnya.
4. Kolaborasi Lintas Sektor: Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif seluruh pihak. Menurut Isna, sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor industri harus menjadi kerangka kerja dalam menyelesaikan masalah pengangguran.
Kolaborasi seperti penyediaan pelatihan oleh sektor swasta, bantuan modal dari pemerintah, serta pendampingan dari organisasi masyarakat akan mempercepat terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan.
Dia mencontohkan inisiatif kolaboratif antara Dinas Pangan dan Pertanian dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Sidoarjo yang memberikan pelatihan hidroponik dan bantuan kandang ternak mini kepada masyarakat.
“Langkah-langkah konkret seperti ini sangat membantu masyarakat mengembangkan usaha mandiri yang sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Mempersiapkan SDM Adaptif untuk Era Industri 5.0
Lebih jauh, Isna menyoroti pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif di tengah perubahan zaman.
Dia mendorong adanya kolaborasi dalam bentuk pengembangan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri, program magang, hingga penempatan kerja.
Selain keterampilan teknis, ia juga menggarisbawahi pentingnya soft skills seperti komunikasi efektif, kepemimpinan, dan kemampuan menyelesaikan konflik sebagai bekal utama menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif dan global.
“Perusahaan-perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang mendorong kreativitas, penghargaan terhadap ide baru, dan ruang terbuka untuk inovasi,” tutupnya. (*/wh)
