Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam dengan pengelolaan administrasi dan aset yang paling terstruktur di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron saat kunjungan resminya ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut, ia menyebut Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keislaman terbesar dan paling rapi di Tanah Air.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar, salah satu yang terbesar, dan paling terorganisasi dengan baik di Indonesia,” ujar Nusron Wahid usai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk pengelolaan aset tanah dan sertifikasi tanah wakaf milik Muhammadiyah.
Nusron menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen meningkatkan layanan kepada Muhammadiyah, terutama dalam percepatan proses sertifikasi tanah untuk mendukung kebutuhan umat dan bangsa.
“Kami berdiskusi mengenai peningkatan dan percepatan pelayanan, baik untuk pengurusan sertifikasi tanah wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang menjadi hak Muhammadiyah,” jelas Nusron.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan tanah yang terintegrasi secara legal dan administratif, mengingat seluruh tanah dan aset Muhammadiyah telah didaftarkan atas nama badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah.
“Alhamdulillah, kami terus menata administrasi aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang semuanya terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah,” ungkap Haedar.
Nusron Wahid juga menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal untuk mempererat komunikasi antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah.
Ia mengakui sudah lama ingin berdialog dengan Muhammadiyah terkait isu strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan tata guna lahan.
“Sudah lama kami ingin mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun Yogyakarta, untuk berbagi pandangan dengan salah satu pemangku kepentingan bangsa, yakni Muhammadiyah,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, kedua pihak diharapkan dapat terus bersinergi dalam menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih adil dan mendukung pembangunan berkelanjutan. (wh)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
