Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya melakukan perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan layanan hotline WhatsApp dan platform Kawal Haji. Jemaah dapat melaporkan permasalahan terkait akomodasi, transportasi, konsumsi, dan ibadah secara langsung.
“Kami berharap seluruh jemaah dan petugas dapat bekerjasama. Bila ada kendala, harap segera dilaporkan dengan informasi valid seperti lokasi, nomor kontak, dan hotel tempat menginap, agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Prof. Hilman Latief, Ph.D., saat memberikan keterangan resmi di Media Center Haji, Jumat (16/5/2025).
Ditambahkannya, tahun ini pemerintah menjalin kerjasama dengan delapan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) untuk melayani jemaah haji Indonesia, terutama pada layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Layanan tersebut mencakup tenda, konsumsi, hingga transportasi.
Saudi Arabia tahun ini menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk akses masuk ke Kota Suci Makkah.
“Tidak sembarang orang dapat masuk ke Makkah kecuali memiliki kartu Nusuk atau visa haji resmi,” ujar Prof. Hilman. Oleh karena itu, sinergi dengan delapan syarikah diharapkan mampu menjamin jemaah mendapatkan pelayanan maksimal selama masa puncak haji.
Terkait sejumlah persoalan yang muncul di awal keberangkatan, seperti keterlambatan penerbitan visa, pemerintah melakukan langkah mitigasi agar kursi kosong bisa segera terisi oleh jemaah dari kloter berikutnya. Hal ini memunculkan tantangan tersendiri karena adanya perbedaan syarikah yang melayani masing-masing kloter.
“Reunifikasi jemaah, terutama suami-istri, mahram, dan lansia dengan pendampingnya menjadi fokus utama. Kami memadukan kembali data jemaah yang sudah terbang dan belum terbang agar tidak terpisah selama ibadah berlangsung,” jelas Prof. Hilman.
Kemenag terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi untuk mempercepat distribusi kartu Nusuk.
“Kami sudah menyampaikan data ribuan jemaah untuk proses penggabungan. Meski sebagian besar suami-istri telah tergabung, kami tetap mengupayakan reunifikasi bagi yang masih terpisah karena perbedaan syarikah,” jelasnya.
Prof. Hilman juga menekankan pentingnya kehadiran petugas haji dan kesehatan di setiap kloter dan sektor. Ia mengakui ada sejumlah kasus petugas yang terpisah dari kloter akibat perbedaan proses pemvisaan.
“Petugas kesehatan tersedia di semua sektor dan kloter. Selain itu, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) juga siap memberikan pelayanan medis secara maksimal kepada jemaah,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Prof. Hilman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan dan kesabaran mereka dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ia berharap proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar hingga puncaknya di Arafah.
“Kita doakan agar seluruh jemaah diberikan kemudahan, kekuatan, serta kekompakan dalam beribadah. Mari kita kawal bersama pelaksanaan haji agar tetap aman, tertib, dan penuh keberkahan,” pungkasnya. (afifun nidlom)
