Perwujudan masyarakat madani di era modern dinilai berada di antara optimisme dan pesimisme.
Harapan akan terwujudnya masyarakat yang beretika, egaliter, dan berperadaban masih ada, tetapi realitas politik, sosial, dan budaya di banyak negara membuat cita-cita tersebut kerap terasa jauh.
Pandangan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Viabilitas Masyarakat dan Negara Madani di Era Modern yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/8/2025).
FGD ini dihadiri puluhan cendekiawan Muslim Indonesia, antara lain Komaruddin Hidayat, Anwar Abbas, Hajriyanto Y Thohari, Sudarnoto A. Hakim, Didik J. Rachbini, Zaitun Rasmin, Pipip Ahmad Rifai, Sadeli Karim, Agus Wicaksono, dan Sabriati Azis.
Pelaksana FGD adalah Ketua dan Direktur Eksekutif Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), M. Din Syamsuddin dan Ahmad Fuad Fanani.
Turut hadir Dubes Malaysia untuk Indonesia, TYT Dato’ Syed Mohammad Hazrin Tengku Hussin, Atase Ugama Shamsuri Bin Ghazali, dan sejumlah diplomat Malaysia.
FGD ini digelar sebagai persiapan menuju Persidangan Perdana Majelis Cendekiawan Madani (MCM) Malaysia-Indonesia/Malindo yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 21–24 Agustus 2025.
MCM dibentuk atas inisiatif M. Din Syamsuddin yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, sebagai wadah silaturahmi dan pertukaran pemikiran cendekiawan Muslim dua negara serumpun.
Forum ini bertujuan merumuskan wawasan masyarakat madani untuk diterapkan dalam konteks negara-bangsa di dunia Islam.
Dalam diskusi, Komaruddin Hidayat, mantan Rektor UIN Jakarta dan UIII, memaparkan bahwa sejak era Nabi Muhammad saw, masyarakat madani memiliki tiga irisan nilai: keagamaan, kebangsaan, dan peradaban.
“Perwujudannya di era modern harus menampilkan etika pada ketiga lapisan itu,” ujar Ketua Dewan Pers Indonesia tersebut.
Menurutnya, di Indonesia, tantangan utama muncul dari dominasi negara terhadap ruang publik, yang membuat elit agama sering tidak berdaya di hadapan kekuasaan politik.
Ketua MUI Pusat, Sudarnoto A. Hakim, menyoroti pengalaman Malaysia. Ia menilai upaya membangun masyarakat madani terkendala oleh kuatnya perkauman dan perpuakan.
“Padahal masyarakat madani meniscayakan persamaan dan kebersamaan antar kaum dalam masyarakat majemuk,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Dubes RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari, menilai negara-negara Arab di Timur Tengah tidak kondusif bagi lahirnya masyarakat madani karena faktor kekabilahan, etnisitas, serta sistem monarki yang kuat.
“Saya pesimis masyarakat madani dapat terwujud dalam latar politik negara-negara Arab dewasa ini,” kata mantan Wakil Ketua MPR tersebut.
Menutup diskusi, Din Syamsuddin menekankan bahwa cita-cita masyarakat madani tetap perlu diperjuangkan meski realitas global penuh tantangan.
Pergeseran geostrategis dan geoekonomi dunia yang menjadikan Asia Pasifik sebagai episentrum peradaban, menurutnya, harus direspons dengan mengubah tantangan menjadi peluang.
“Hal ini meniscayakan penguatan masyarakat madani dan perbaikan rezim politik melalui kolaborasi positif antara negara dan masyarakat,” ujarnya.
Hasil FGD ini akan menjadi bekal bagi 40 anggota delegasi Indonesia yang akan menghadiri Persidangan Perdana MCM Malindo di Kuala Lumpur.
Forum yang diikuti 99 cendekiawan—59 dari Malaysia dan 40 dari Indonesia—itu akan diorganisasi oleh Institut Kemajuan Islam Malaysia (IKIM) dan rencananya dibuka oleh PM Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. (*/wh)
