*)Oleh: Nashrul Mu’minin
Content Writer – Yogyakarta
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali jadi sorotan publik. Kali ini bukan karena meme atau gaya nyentrik mereka, melainkan sistem Pemilu Raya dalam menentukan Ketua Umum periode 2025–2030. Dari tiga calon yang lolos verifikasi — Ronald Aristone Sinaga (Bro Ron), Agus Mulyono Herlambang, dan Kaesang Pangarep — publik dibuat bertanya: apakah ini benar-benar pesta demokrasi terbuka atau hanya kemasan manis dari proses politik yang sudah diskenario sebelumnya?
Menurut data internal PSI, Bro Ron memperoleh dukungan dari 6 DPW dan 36 DPD, Agus dari 6 DPW dan 24 DPD, dan Kaesang dari 10 DPW serta 75 DPD. Jika dijumlah, total DPD yang memberi dukungan kepada ketiga calon adalah 135 dari entah berapa total DPD nasional, yang tak dijelaskan terbuka ke publik. Tapi jika angka ini dijadikan patokan, maka 55,6% dukungan DPD seluruh Indonesia digenggam oleh Kaesang Pangarep. Sementara Bro Ron hanya menguasai 26,7% dan Agus 17,8%. Kemenangan Kaesang bukan kejutan — itu bisa diprediksi sejak ia disebut-sebut akan mencalonkan diri.
Peneliti BRIN, Aisah Putri Budiatri, menyebut sistem Pemilu Raya PSI patut ditiru partai lain karena terbuka dan berbasis e-voting. Ini memang terdengar modern dan revolusioner. Namun dalam praktiknya, model ini justru bisa menjadi ironi. Sistem yang terbuka tak selalu menjamin hasilnya bebas dari bayang-bayang kekuasaan. E-voting hanyalah alat, bukan jaminan dari netralitas atau keadilan. Sebab ketika prosesnya dibajak oleh kekuatan politik simbolik seperti popularitas keluarga Jokowi, maka substansi demokrasi hilang ditelan arus pencitraan.
Kaesang bukan hanya putra presiden, tetapi juga Ketua Umum PSI dalam tempo kilat. Diusung pada 22 Juni, ia sudah mengantongi 10 DPW (sekitar 62,5% dari total 16 DPW terverifikasi) dan 75 DPD hanya dalam waktu hitungan minggu. Jika dikalkulasi ulang, Kaesang mendominasi sekitar 60% dari total kekuatan suara. Dukungan masif ini menunjukkan bahwa bukan sekadar sistem pemilu yang membuatnya unggul, melainkan kekuatan simbolik Jokowi yang bekerja di balik layar. Ini mirip membeli demokrasi dalam kemasan: terlihat seperti rakyat memilih, padahal skenario telah disiapkan.
Masalahnya bukan pada nama Kaesang, tapi pada budaya partai baru yang justru mereproduksi pola-pola lama: elitis, berafiliasi, dan transaksional. PSI pernah digadang-gadang sebagai wajah politik progresif anak muda, namun kini malah jadi laboratorium kekuasaan baru. Seolah ingin menciptakan “Partai Keluarga” yang menjanjikan masa depan bukan lewat meritokrasi, tapi lewat garis keturunan. Ini berbahaya, apalagi jika jadi preseden bagi partai-partai lain yang melihat bahwa “putra presiden” bisa jadi jalan pintas ke kursi partai.
Panggung e-voting PSI seharusnya bisa menjadi pelajaran demokrasi digital. Tapi sayangnya, yang terjadi adalah manipulasi legitimasi dalam ruang maya. Alih-alih melahirkan pemimpin murni dari kader akar rumput, partai justru memilih yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Ini bukan lagi soal regenerasi, tapi rekayasa. Bahkan jika sistemnya terbuka, tapi jika budaya dan niat politiknya tertutup, maka proses pemilu hanya jadi topeng bagi hasrat elitis yang dibungkus dalam nama “anak muda”.
Dalam sistem demokrasi, penting untuk menimbang rekam jejak, pengalaman, dan dedikasi kader. Namun dalam kasus ini, Kaesang bahkan belum lama masuk partai, belum teruji sebagai kader, dan belum punya kontribusi ideologis berarti. Dukungan besar kepadanya lebih mencerminkan ketakutan struktur partai untuk tidak ikut arus kekuasaan nasional. PSI kehilangan jiwanya sendiri: sebagai partai yang dulu berdiri di luar mainstream, kini malah tenggelam dalam arus dinasti politik.
Jika dibiarkan, praktik ini akan menghancurkan idealisme partai-partai baru. Demokrasi digital tanpa integritas hanya akan menciptakan panggung boneka, bukan proses partisipatif. Ketika semua keputusan masih bergantung pada “siapa ayahmu?”, bukan “apa kontribusimu?”, maka kita sedang menyaksikan kehancuran partai masa depan. Bukan karena tua, tapi karena terlalu cepat menjual diri pada kekuasaan. (*)
