Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama RI menyalurkan dana santunan senilai Rp100 juta kepada empat yayasan yatim piatu di Jakarta. Kegiatan pembagian santunan ini merupakan puncak dari rangkaian agenda Peningkatan Kapasitas Keagamaan Pegawai Diktis yang berlangsung pada 6-7 Maret 2026.
Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Prof. Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa ibadah puasa tidak boleh berhenti pada ritual semata, melainkan harus menjadi instrumen transformasi perilaku pegawai agar berdampak langsung kepada masyarakat.
“Puasa sesungguhnya adalah instrumen untuk membentuk pribadi yang berintegritas. Menjadi religius yang benar berarti harus berdampak secara sosial. Kualitas hidup kita tergantung pada seberapa besar manfaat yang kita berikan dan seberapa banyak orang yang tersenyum karena kebaikan kita,” ujar Prof. Kamaruddin.
Langkah Diktis Kemenag ini mendapat apresiasi langsung dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), Prof. Amien Suyitno. Usai menyerahkan santunan secara simbolis, ia menyoroti pentingnya kehadiran negara melalui aparatur kementerian di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan.
“Ini adalah concern kami bagaimana Pendis, terutama Diktis, hadir di tengah masyarakat memberikan atensi, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi legacy dan ke depannya terus dilakukan untuk menghadirkan rasa empati,” terang Prof. Amien.
Sementara itu, Direktur Diktis Kemenag, Prof. Sahiron, memberikan catatan penutup bahwa internalisasi nilai-nilai spiritual sangat krusial sebagai fondasi profesionalitas kerja pegawai. Menurutnya, puasa seharusnya mampu mempertajam sensitivitas spiritual dan kepekaan nurani terhadap sesama.
“Keseimbangan antara profesionalitas birokrasi dan empati kemanusiaan adalah kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih humanis dan bermartabat,” tegas Prof. Sahiron.
Melalui agenda ini, Kemenag berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial tidak hanya menjadi agenda temporer selama Ramadan, tetapi mengakar menjadi fondasi karakter birokrasi dalam melayani negara dan masyarakat luas. (*/tim)
