Komposisi jemaah haji Indonesia tahun 2025 menunjukkan fakta menarik: sebanyak 55 persen dari total 203.320 jemaah reguler adalah perempuan, atau sekitar 111.826 orang. Dominasi ini menjadi perhatian utama Kementerian Agama (Kemenag) dalam merancang skema layanan ibadah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan jemaah perempuan.
Menteri Agama (Menag) RI, KH. Nasaruddin Umar yang juga menjabat sebagai Amirul hajj, menegaskan bahwa kehadiran ulama perempuan dalam tim layanan haji bukan sekadar pelengkap, tetapi kunci strategis dalam memastikan bimbingan ibadah berjalan optimal.
“Kami merekrut ulama-ulama yang bisa menjelaskan persoalan fikih haji, termasuk juga ulama perempuan,” ujar Menag saat ditemui di pelataran Masjidil Haram, Makkah, Sabtu (31/5) dini hari.
Menurutnya, banyak isu keagamaan yang hanya dapat dipahami secara lebih tepat oleh sesama perempuan, seperti fikih haid dan nifas, tata cara bersuci, serta panduan ibadah untuk jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
“Kehadiran ulama perempuan adalah bagian dari ikhtiar menjadikan layanan bimbingan haji lebih ramah, inklusif, dan sesuai dengan realitas jemaah di lapangan,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Kemenag membentuk Tim Musytasyar Dini, yakni penasihat ibadah yang memiliki kompetensi tinggi di bidang fikih. Tim ini tidak hanya diisi ulama laki-laki, tetapi juga melibatkan ulama perempuan yang ahli dalam kitab kuning dan hukum fikih perempuan.
“Kami rekrut pimpinan pondok pesantren dan tokoh perempuan yang memang memiliki kapabilitas keilmuan mendalam. Mereka hadir untuk mendampingi jemaah secara langsung di lapangan,” jelas Menag.
Tim ini disebar di berbagai sektor, mendampingi rombongan Amirul hajj dan para kepala kloter. Selain memberikan bimbingan ibadah, mereka juga mencatat dan mengarsipkan persoalan-persoalan keagamaan yang muncul, khususnya yang dialami jemaah perempuan.
Dalam rombongan Amirul hajj 2025, hadir pula tokoh perempuan penting, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU 2025–2030. Kehadirannya memperkuat dimensi kesetaraan dan kepedulian pemerintah terhadap pelayanan jemaah haji perempuan.
Langkah ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji 2025 semakin berpihak pada kebutuhan nyata jemaah, dengan menempatkan figur-figur berpengaruh perempuan dalam posisi strategis, baik secara struktural maupun spiritual. (afifun nidlom)
