Hari ini, 1 Desember 2025, adalah Hari AIDS Sedunia, sebuah momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS dan mengurangi stigma yang masih melekat pada penyakit ini. Namun, di Papua, tanggal ini juga menjadi kontroversi karena dikaitkan dengan deklarasi kemerdekaan Papua oleh kelompok tertentu.
Papua, sebuah provinsi di Indonesia, telah lama menjadi pusat perhatian karena isu kemerdekaan dan hak asasi manusia. Deklarasi kemerdekaan Papua pada 1 Desember 1961 telah menjadi simbol perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.
Namun, di tengah-tengah perjuangan politik, isu kesehatan seperti HIV/AIDS seringkali terlupakan. Isu kemerdekaan seringkali digunakan sebagai alasan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu lain, termasuk kesehatan. Padahal, Papua memiliki angka prevalensi HIV/AIDS yang tinggi, terutama di kalangan masyarakat adat.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Papua memiliki angka prevalensi HIV/AIDS sebesar 2,4%, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya akses layanan kesehatan, stigma dan diskriminasi, serta kurangnya kesadaran tentang penyakit ini.
Dalam konteks ini, Hari AIDS Sedunia menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS di Papua dan mengurangi stigma yang masih melekat pada penyakit ini. Kita harus memahami bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati, dan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas.
Isu kemerdekaan Papua tidak dapat diabaikan. Dan isu kesehatan harus juga jadi prioritas. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi yang komprehensif dan inklusif untuk mengatasi kedua isu ini, khususnya meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Papua menjadi contoh bagi upaya global untuk mengatasi HIV/AIDS dan meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia.
Mari kita bersatu dalam upaya mengatasi HIV/AIDS dan memperjuangkan keadilan sosial, dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi, serta mendukung para penyintas dan keluarga mereka. (*)
