Para pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) dari seluruh Indonesia berkumpul dalam Musyawarah Forum Rektor PTMA yang digelar di Aston Hotel, Purwokerto, pada Rabu (9/4/2025) lalu.
Pertemuan ini bukan hanya ajang silaturahmi dan konsolidasi, tetapi juga menjadi wadah untuk menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada prinsip keadilan dalam sistem pendidikan tinggi.
Dalam suasana yang penuh semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masa depan pendidikan di Indonesia, para rektor PTMA sepakat untuk terus berkompetisi secara sehat dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Meski menyadari bahwa medan persaingan semakin berat akibat ketimpangan regulasi, mereka tetap optimis bahwa PTMA mampu bertahan dan berkembang jika didukung kebijakan yang adil.
Salah satu pernyataan tegas datang dari Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Desri Awen, yang secara lugas mengungkapkan lima poin krusial yang menjadi perhatian Forum Rektor PTMA. Menurutnya, ketimpangan antara PTN dan PTS semakin terasa, terutama dalam hal penerimaan mahasiswa baru.
“Regulasi kuota penerimaan mahasiswa baru saat ini membuka terlalu luas untuk PTN, baik itu melalui jalur SNBP, SNBT, jalur mandiri, KIP, PMDK, dan lainnya,” ujar Desri Awen seperti dilansir di laman resmi warta PTM, pada Selasa (15/4/2025).
Menurutnya, kondisi ini membuat daya saing PTS, termasuk PTMA, sangat tergerus.
“Calon mahasiswa untuk PTS maupun PTMA sendiri tergerus drastis hingga 70-80 persen. Ini menciptakan persaingan yang tidak adil, dan dapat menggerus kita yang ada di PTS ataupun PTMA yang juga berusaha memajukan pendidikan Indonesia,” imbuhnya.
Selain itu, Desri Awen juga menyoroti arah pendidikan tinggi nasional yang dinilai semakin liberal dan kapitalistik. Ia menyayangkan orientasi sejumlah PTN yang mulai bersifat transaksional, sehingga mengabaikan prinsip keadilan dalam akses pendidikan.
“Ini bisa mengarah pada ‘hukum rimba’ di dunia pendidikan tinggi. PTN dengan sumber daya besar menguasai segalanya, sementara PTMA kesulitan bersaing,” tegasnya.
Melihat situasi ini, Desri Awen menekankan pentingnya kolaborasi antar PTMA sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi tawar di hadapan pemerintah dan masyarakat.
Dia menyebut bahwa forum rektor PTMA menjadi instrumen penting dalam membangun konsolidasi internal serta menyatukan suara dalam menghadapi dinamika kebijakan pendidikan nasional.
“Kolaborasi bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, APTISI hingga LLDikti menjadi dukungan penting. Ini juga diharapkan bisa mendorong pemerintah menciptakan regulasi yang lebih adil, termasuk pembatasan kuota penerimaan PTN dan perlindungan bagi PTMA,” paparnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa musyawarah ini juga berfungsi sebagai pengingat kepada pemerintah. Jika pemerintah terus mengabaikan aspirasi dan dampak dari kebijakannya, maka dikhawatirkan keberlangsungan PTMA akan semakin terancam.
“Jika pemerintah abai, maka PTMA akan semakin tergerus, padahal kontribusi PTMA terhadap pendidikan nasional sangat signifikan,” ungkap Desri.
Sebagai bentuk sikap proaktif, Desri juga menawarkan dua langkah solutif yang perlu dijalankan oleh seluruh elemen PTMA.
Pertama, memperkuat konsolidasi dan strategi internal, dengan cara meningkatkan mutu akademik, diferensiasi program studi, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah.
“Misalnya melalui inisiatif APPTIMA untuk standarisasi publikasi ilmiah. Ini langkah nyata yang sedang kita dorong,” jelasnya.
Kedua, adalah melalui advokasi kebijakan di tingkat nasional, dengan menyasar lembaga-lembaga strategis seperti DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“PTMA perlu menyuarakan keadilan regulatif agar mendapat alokasi sumber daya yang proporsional, serta perlakuan yang setara dalam regulasi,” ujarnya.
Pertemuan Forum Rektor PTMA ini menjadi bukti bahwa PTMA bukan hanya sekadar institusi pendidikan, melainkan bagian dari kekuatan moral dan intelektual yang peduli pada nasib pendidikan tinggi nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen memperjuangkan keadilan, PTMA siap melangkah lebih maju demi membangun peradaban bangsa yang berkeadilan dan berkemajuan. (*/wh)
