Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Aladin Syariah Tbk pada Rabu, (30/4/2025), bertempat di kantor pusat PP Muhammadiyah di Yogyakarta.
Momen ini menandai dimulainya kerja sama strategis antara salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan bank syariah digital pertama di tanah air.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menyampaikan sambutan hangat atas kedatangan jajaran pimpinan PT Bank Aladin Syariah Tbk.
Dia menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya bentuk kerja sama administratif, tetapi juga merupakan langkah awal dari kolaborasi jangka panjang yang diharapkan mampu membawa manfaat konkret bagi umat dan bangsa.
“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai awal dari sinergi yang lebih produktif ke depan. Harapannya, kolaborasi ini dapat memperkuat upaya kita dalam membangun kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkokoh basis usaha Muhammadiyah,” ujar Haedar dalam sambutannya.
Haedar menekankan pentingnya sistem perbankan syariah yang tidak hanya memiliki landasan ideologis yang kuat, tetapi juga dikelola secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dia berharap Bank Aladin Syariah mampu menunjukkan fleksibilitas dalam inovasi, namun tetap teguh memegang prinsip-prinsip syariah.
“Ini penting agar bank syariah tidak tertinggal dari lembaga perbankan konvensional dalam memberikan layanan yang inklusif dan kompetitif,” tegasnya.
Salah satu titik fokus kerja sama yang menjadi perhatian khusus Muhammadiyah adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Haedar menggarisbawahi pentingnya memperkuat peran warung-warung kecil sebagai soko guru perekonomian rakyat.
Dia menyoroti kenyataan bahwa banyak warung kecil milik masyarakat kelas bawah masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan.
“Warung-warung kecil adalah penyelamat ekonomi rakyat. Banyak dari mereka yang tidak terserap di sektor formal akhirnya memilih membuka usaha kecil-kecilan seperti warung sebagai jalan keluar. Maka penting bagi kita untuk memberikan perhatian serius agar mereka bisa berkembang,” jelasnya.
Haedar berharap melalui kerja sama dengan Bank Aladin, warung-warung kecil ini bisa ditingkatkan kapasitasnya—baik dari segi permodalan, infrastruktur, maupun manajemen stok.
Dia menginginkan agar warung-warung ini menjadi lebih menarik, layak secara fisik, memiliki modal yang memadai, dan mampu menyajikan barang-barang yang berkualitas serta tidak kedaluwarsa.
Lebih jauh, ia mencita-citakan gerakan penguatan warung rakyat ini menjadi gerakan ekonomi nasional yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan bangga berbelanja di warung milik tetangganya sendiri.
Untuk mewujudkan hal itu, Haedar juga mendorong keterlibatan aktif fakultas-fakultas ekonomi di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) untuk terjun langsung dalam proses pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk, Koko Tjatur Rachmadi, menyambut baik sinergi ini sebagai wujud komitmen dua lembaga besar yang memiliki visi serupa dalam membangun sistem ekonomi syariah yang inklusif, efisien, dan berbasis nilai-nilai Islam moderat serta progresif.
“Kami percaya bahwa perubahan tidak bisa dicapai dengan pendekatan parsial. Diperlukan upaya menyeluruh yang mencakup peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Koko.
Sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia, Koko menyatakan Bank Aladin siap mendukung kebutuhan Muhammadiyah dalam berbagai bidang, termasuk memberikan layanan keamanan siber bagi entitas Muhammadiyah seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga lainnya.
Selain aspek ekonomi, Bank Aladin juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan melalui program beasiswa kemitraan bagi mahasiswa di lingkungan PTMA, serta bagi pelajar di jenjang pendidikan menengah dan dasar.
Menurut Koko, hal ini merupakan wujud nyata dari upaya memperluas akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan semangat Islam Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah.
“MoU ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kolaborasi yang bermakna dan berdampak nyata. Kami ingin kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem ekonomi syariah yang tidak hanya formal, tetapi juga mengakar pada kebutuhan dan kesejahteraan umat,” tegasnya.
Acara penandatanganan nota kesepahaman ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari PP Muhammadiyah seperti Agung Danarto, Syamsul Anwar, dan dr. Agus Taufiqurrahman, serta perwakilan dari PP ‘Aisyiyah, Majelis dan Lembaga di lingkungan Muhammadiyah, serta sejumlah pimpinan amal usaha Muhammadiyah (AUM) di Yogyakarta. (*/wh)
