Ketua Badan Penyelenggara Haji (BPH) KH. Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, bersama Wakil Ketua BPH Dahnil Anzar Simanjutak, telah tiba di Jeddah pada Jumat (30/5) dan langsung meninjau kesiapan layanan haji 2025. Kunjungan ini dilakukan usai meninjau keberangkatan kloter-kloter terakhir dari sejumlah embarkasi di Indonesia.
“Alhamdulillah pagi ini kami sudah tiba di Jeddah. Memang masih ada sejumlah kendala teknis di lapangan, tapi saya sangat mengapresiasi para petugas haji yang bekerja ekstra keras,” ujar Gus Irfan dalam wawancara di KJRI Jeddah.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dan pemantauan langsung akan terus dilakukan menjelang puncak haji (Armuzna), guna memastikan seluruh jemaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan lancar. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian masalah nusuk yang belum diperoleh sebagian jemaah.
Tahun ini, sistem multi syarikah diterapkan dalam penyelenggaraan layanan haji, yang menurut Gus Irfan merupakan langkah positif dari Pemerintah Arab Saudi, meskipun tidak lepas dari tantangan di lapangan.
“Akan ada evaluasi menyeluruh. Mana syarikah yang layak dipertahankan dan ditingkatkan, dan mana yang sebaiknya tidak dilanjutkan,” tegasnya.
Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua BPH dan Sekretaris Amirul hajj, Dahnil Anzar menjelaskan, tugas utama mereka adalah diplomasi dengan otoritas Saudi, serta membantu menyelesaikan persoalan teknis penyelenggaraan haji di lapangan.
“Pemerintah Saudi tahun ini sangat ketat dan tertib. Ini perlu disikapi serius oleh Kemenag agar bisa cepat beradaptasi dengan regulasi baru,” ujarnya.
Dahnil memaparkan tiga fokus evaluasi utama BPH:
1. Isu mahram dan ketidaksesuaian hotel antara suami-istri dan pendamping jemaah yang masih sering terjadi.
2. Kompetisi antar syarikah yang harus diarahkan ke persaingan positif, bukan saling menegasikan.
3. Masalah istitha’ah (kemampuan fisik dan kesehatan). Banyak jemaah yang lolos dengan data kesehatan tidak sesuai, seperti penderita TBC yang seharusnya tidak layak berangkat.
“Ke depan kami akan evaluasi ulang sistem istitha’ah, agar tidak membahayakan jemaah lain,” tegasnya.
Terkait visa haji furoda, Dahnil kembali menegaskan bahwa hal itu di luar tanggung jawab pemerintah Indonesia, karena merupakan visa non-kuota yang diberikan langsung oleh Kerajaan Saudi kepada travel-travel tertentu.
“Kami wanti-wanti kepada masyarakat, jangan sampai tertipu oknum yang menjanjikan visa furoda. Kalau ada indikasi penipuan, segera laporkan,” tegas Dahnil.
Presiden RI, menurut Dahnil, menargetkan agar haji tahun 2026 bisa lebih efisien dari sisi biaya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Masa tinggal jemaah misalnya, harus bisa dipotong dari 40 hari menjadi 35, bahkan ke depannya 30 hari. Ini bagian dari strategi memperpendek antrean dan menambah kuota,” jelasnya.
Dahnil menegaskan bahwa jemaah haji reguler akan tetap menjadi prioritas utama, dan segala bentuk komersialisasi yang merugikan jemaah akan ditindak tegas.
Dengan komitmen penuh dan evaluasi menyeluruh, Badan Penyelenggara Haji RI siap mengawal transisi penyelenggaraan haji menuju sistem yang lebih baik, transparan, dan pro-jemaah. Apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi dan kerja keras para petugas di lapangan menjadi catatan positif dalam upaya mewujudkan haji yang aman, nyaman, dan bermartabat. (afifun nidlom)
