Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, mengapresiasi sekaligus memberikan peringatan tajam kepada para menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Haedar menekankan bahwa jabatan baru bukanlah ruang untuk bersuka cita, melainkan amanah berat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat dan bangsa.
Dalam pernyataannya di Yogyakarta, Senin malam, Haedar menyebut reshuffle adalah hak prerogatif presiden dan sah dilakukan sebagai langkah strategis.
Namun ia menegaskan bahwa pergantian pejabat harus diikuti dengan peningkatan kinerja nyata, bukan sekadar perombakan formalitas. “Jabatan baru itu bukan kebanggaan, tetapi amanat yang sangat berat sejalan mandat Asta Cita Presiden dan Konstitusi,” ujar Haedar.
Haedar mengingatkan, posisi menteri kini berada di bawah sorotan publik. Setiap ucapan, gestur, dan sikap pejabat negara akan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Dalam kondisi sosial politik yang penuh sensitivitas, kesalahan kecil sekalipun dapat berimplikasi besar terhadap stabilitas pemerintahan.
Karena itu, menurutnya, para pembantu presiden dituntut untuk bekerja cermat, berhati-hati, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.
Selain itu, Haedar menekankan pentingnya moralitas dalam menjalankan jabatan publik. Ia menyebut, menteri tidak cukup hanya kompeten secara teknis, tetapi juga harus memiliki integritas moral dan etika yang kuat. “Dalam aspek kemampuan di bidangnya maupun sikap moral selaku pejabat publik, semuanya akan selalu dihisab publik,” tegasnya.
Peringatan ini sekaligus menjadi sindiran agar para pejabat baru tidak terjebak pada pola kerja elitis dan eksklusif.
Menurut Haedar, reshuffle kabinet kali ini dilakukan di tengah situasi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan keresahan sosial. Aspirasi rakyat semakin kuat dan menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan yang solutif.
Karena itu, ia mendorong para menteri untuk segera turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat, serta mencari terobosan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat kecil.
Haedar juga memberi catatan bahwa jabatan politik tidak boleh dipandang sebagai panggung untuk berbangga diri. Ia menegaskan agar pejabat baru menjadikan amanah dari presiden sebagai panggilan pengabdian. “Jika kabinet hanya sibuk pada urusan internal tanpa menyentuh problem rakyat, maka reshuffle akan kehilangan makna,” ucapnya. Ia menambahkan, rakyat menunggu kerja nyata, bukan sekadar retorika politik atau selebrasi jabatan.
Di akhir pernyataannya, Haedar kembali menegaskan bahwa apresiasi Muhammadiyah terhadap reshuffle bukanlah tanpa kritik. Ia mengingatkan bahwa perombakan kabinet harus benar-benar menjadi momentum perbaikan dan pembaruan kinerja pemerintahan. “Jangan sampai amanah berat ini berubah menjadi euforia jabatan. Rakyat membutuhkan solusi konkret, dan itulah yang harus diwujudkan oleh kabinet baru,” pungkasnya. (m.roissudin)
