Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan seluruh institusi jangan sampai bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dipolitisasi. Langkah terbaik adalah mengutamakan penanganan penanggulangan bencana disertai sikap kepedulian yang tinggi. Jangan terganggu dan tercampuri dengan opini-opini dan langkah-langkah yang bersifat politis.
Opini dan langkah politis yang dimaksud, seperti membuat pernyataan-pernyataan dengan mendesak pemerintah menjadikan bencana di tiga wilayah tersebut sebagai bencana nasional, tuntutan mengusut pelaku-pelaku dan penyebab banjir, dan ungkapan sepihak lainnya dengan mengatasnamakan Muhammadiyah.
“Kebiasaan mendesak, menuntut, mengusut apalagi nanti disertai aksi-aksi demo sampai class-action hal itu jelas langkah politis, dan itu bukan ranah dan karakter Muhammadiyah,” tegas Haedar, dalam Pertemuan Konsolidasi Penanggulangan Bencana di Banda Aceh yang kemudian berlanjut di Medan dan Padang, awal pekan lalu.
Dalam situasi penderitaan saudara sebangsa, tidak elok begitu tendensius melakukan langkah-langkah politis seperti itu. “Kalau itu dilakukan pihak lain yang memang pekerjaannya melakukan aksi-aksi keras seperti itu ya silakan saja, tapi jangan dibawa dan dilakukan oleh unsur organisasi apapun di Muhammadiyah,” jelas Haedar.
Ia menambahkan, bencana banjir Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sungguh berat. Saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung di tiga wilayah tersebut benar-benar duka. Mereka kehilangan anggota keluarga dan kerabat, serta kehilangan tempat tinggal yang sangat lekat dengan hidup mereka selama ini. Deritanya sangat berat lahir dan batin. Fase penanggulangan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pun tidaklah mudah.
Di saat musibah yang berat tersebut, maka sewajibnya semua pihak baik institusi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial, maupun perorangan dari warga bangsa menyampaikan duka, simpati, empati, dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana.
“Seluruhnya mesti bergerak, bersatu secara simultan dan terintegrasi tanpa berjalan sendiri-sendiri. Karenanya kami minta seluruh keluarga besar dan organ Persyarikatan betul-betul fokus pada upaya resiliansi bencana sampai bersambung ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung panjang,” imbuh Haedar.
Ia dengan tegas menyatakan, bahwa Pimpinan Pusat dalam pleno dan rapat koordinasi dengan seluruh organ di Persyarikatan lebih fokus pada usaha penanggulangan bencana secara maksimal dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh pihak, lebih khusus Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta semua kalangan atau lembaga yang terkait dengan usaha-usaha darurat itu.
“Dengan tegas saya katakan ke publik, jika ada pernyataan-pernyataan politis soal bencana ini, tidaklah mewakili Muhammadiyah dan tidak sejalan dengan kebijakan dan koridor Persyarikatan Muhammadiyah, maka jangan diikuti oleh warga dan institusi Muhammadiyah di seluruh tingkatan,” jelasnya.
Di tengah musibah yang terasa berat ini semestinya seluruh pihak bersikap seksama dan bijaksana, bukan membuat pernyataan kontradiktif yang dapat mengganggu langkah penanggulangan bencana yang sarat masalah. “Dan orang Muhammadiyah mestinya juga punya jiwa ihsan dan irfani dalam suasana duka yang berat ini,” tutup Haedar. (*)
