Muhammadiyah mendukung kebijakan ekonomi Indonesia yang substantif dalam memberikan keadilan. Tidak boleh lagi 20 persen pengusaha menguasai 80 persen pembangunan dan kekayaan. Sementara 80 persen rakyat berebutan 20 persen kekayaan.
“Ini harus dibalik atau diseimbangkan. Saya yakin dalam konteks itu, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia bisa kita wujudkan,” kata Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam sambutannya pada Rakornas BSI di Kabupaten Magelang, Kamis (22/1/2026).
Haedar Nashir menegaskan bahwa selama ini bangsa Indonesia memiliki kecenderungan untuk berbangga diri dengan capaian jumlah atau banyak-banyakan. Memang kuantitas itu penting, tetapi peningkatan kualitas itu lebih penting.
“Bahkan ada yang tidak peduli bahwa umat kita masih tertinggal. Muhammadiyah tidak ingin itu, dan ada banyak problem mentalitas kita. Kita harus ubah,” tambah Haedar.
Muhammadiyah, lanjutnya, sejak awal konsisten membangun umat yang berkualitas. Tidak boleh sekedar banyak jumlah, tapi kehidupannya juga harus maju dan sejahtera. Muhammadiyah sejak awal memang selalu dihadapkan dengan ketimpangan yang ada di tubuh bangsa ini, baik ketimpangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan seterusnya. Usaha memangkas ketimpangan sampai sekarang terus berlangsung.
“Oleh karena itu, pada Milad ke-113 Muhammadiyah mengangkat tema ‘Memajukan Kesejahteraan Bangsa’. Sejahtera dalam sudut pandang siapapun, termasuk Muhammadiyah, menyangkut lahir dan batin,” tandasnya.
Artinya, kesejahteraan yang ingin diusahakan Muhammadiyah untuk bangsa dan umat Islam tidak hanya berkisar pada urusan-urusan spiritual semata, tapi juga urusan lahir atau yang lebih spesifik adalah materi maupun ekonomi.
Melihat jumlah umat Islam di Indonesia, Haedar mengatakan, memang jumlahnya besar tapi dari segi kesejahteraan ekonomi masih rendah. Sebaliknya, dengan jumlah tersebut umat Islam menyumbang angka kemiskinan paling banyak di Indonesia.
“Ini tidak dalam rangka primordial, tapi kategorisasi untuk kita bangkit. Tapi kalau menyangkut seratus orang yang miskin, insyallah 90 orang itu muslim. Ini rumus yang memang perlu menjadi agenda kita,” ungkapnya.
Setelah melihat persentase dan simpul-simpul kemiskinan itu, pihaknya menyarankan agar dunia perbankan memberikan dukungan dan memiliki konsentrasi tinggi untuk membangkitkan kesejahteraan bangsa yang merata.
Jika dilihat lebih dalam, menurut Haedar, jenis usaha yang mendesak segera diberikan dukungan perbankan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain proporsi perbankan yang masih kecil, UMKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Pada kesempatan itu, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen menciptakan kesejahteraan bangsa yang sejati. Namun pemerintah dan perbankan tidak cukup melakukan terobosan maupun gerakan yang sifatnya artificial.
Merujuk Ali Imran ayat 110, Haedar tegas mengatakan, umat terbaik itu bukan hanya pada aspek ibadah dan akhlak, tapi juga muamalah diniawaiyahnya. Dari perspektif itu, ulama sepakat bahwa kaidah urusan muamalah duniawiyah itu banyak bolehnya terkecuali ada dalil yang melarang. (*/tim)
