Ironi Negara Arab yang Meminta Hamas Menyerah

*)Oleh: M. Ainul Yaqin Ahsan
Pengasuh PAM Rungkut Surabaya

Di saat dunia perlahan mulai membuka mata terhadap penderitaan rakyat Palestina, ditandai dengan gelombang pengakuan simbolik dari negara-negara Barat atas kenegaraan Palestina, sebuah ironi justru hadir dari arah yang tak terduga, dari negara-negara Arab sendiri. Bukan dukungan strategis yang diperkuat, bukan solidaritas yang dikuatkan, melainkan permintaan agar Hamas menyerah dan melucuti senjata. Hal ini menjadi tragedi diplomatik yang secara telanjang memperlihatkan kompleksitas kepentingan, kemunafikan politik dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan serta perjuangan kemerdekaan.

Pengakuan yang Diimbangi Penyerahan Diri?

Profesor Ion Mahmudi dalam sebuah diskusi menyebutkan bahwa gelombang pengakuan dari negara-negara Eropa terhadap Palestina patut diapresiasi, tetapi menjadi cacat moral ketika hal itu dibarter dengan pelucutan senjata faksi perlawanan. Mengakui Palestina tanpa menjamin pengakhiran pendudukan, tanpa menuntut mundurnya Israel dari Gaza dan Tepi Barat, serta tanpa membuka blokade kemanusiaan, hanya akan menjadi lembar kertas kosong yang tak bermakna.

Apa artinya kemerdekaan jika rakyat Palestina dituntut melepas satu-satunya alat pertahanan dan perlawanan (fraksi Hamas) mereka, sementara penjajah tetap mengokupasi wilayah mereka dengan senjata yang didukung kekuatan militer terbesar di dunia?

Negara Arab dan Kepentingan yang Tumpul
Lebih ironis lagi, suara pelucutan senjata justru menggema dari negara-negara Arab. Alih-alih berdiri di barisan perlawanan, mereka malah mendesak Hamas (representasi perlawanan dan martabat rakyat Gaza) dalam melawan penjajah untuk menyerah. Faisal Asegap, seorang aktivis dan pengamat Timur Tengah, menyebutnya sebagai bentuk “penghinaan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina”. Sebab permintaan tersebut sejatinya mengamini skenario Netanyahu, yaitu menghancurkan perlawanan dan melanggengkan pendudukan.

Negara-negara Arab tampaknya lebih sibuk membangun kemitraan dagang dan diplomasi dengan Israel dan Amerika Serikat ketimbang membela hak-hak rakyat Palestina. Normalisasi hubungan, kerja sama ekonomi dan keamanan regional menjadi lebih penting daripada prinsip keadilan dan solidaritas umat. Mereka lebih nyaman berdiri sebagai “mitra kooperatif” bagi Barat daripada menjadi suara lantang yang menuntut penghapusan apartheid Israel.

Otoritas Palestina: Perpanjangan Tangan Penjajah?
Seiring dengan desakan untuk melucuti senjata, wacana penyerahan kekuasaan di Gaza kepada Otoritas Palestina (PA) juga mencuat. Namun sejarah mencatat betapa lemahnya PA dalam membela rakyatnya. Sejak berdiri pasca Oslo Accord 1993, otoritas ini lebih sering menjadi alat kompromi, bukan konfrontasi. Alih-alih melindungi pejuang di Tepi Barat, mereka justru membantu Israel memburu dan menumpasnya.

Kemenangan demokratis Hamas dalam Pemilu 2006 yang bahkan diakui pengamat internasional ditolak mentah-mentah oleh Barat. Sejak saat itu, narasi “teroris” terus disematkan kepada Hamas dan tekanan internasional justru diarahkan pada kelompok yang memperjuangkan hak konstitusional mereka. Fakta ini adalah ironi besar dalam sejarah modern, bagaimana tidak? “kekuasaan yang sah secara demokratis ditolak demi melanggengkan otoritas yang sami’na wa atho’na dengan penjajah”.

Bagaimana Nasib Palestina Jika Perlawanan Disuruh Menyerah?
Meminta Hamas menyerah dalam kondisi saat ini ibarat menyuruh petani meletakkan cangkul di tengah musim tanam. Rakyat Palestina belum memiliki negara, belum ada jaminan wilayah bebas dari penjajah, belum terwujud sistem politik yang independen dan merdeka. Menyerah sekarang sama artinya dengan memberi Israel kemenangan penuh, bukan hanya militer, tetapi juga moral dan diplomatik.

Jika senjata perlawanan dilucuti tanpa jaminan penarikan pasukan Israel, maka warga Palestina akan kembali menjadi korban kekerasan tanpa perlindungan. Jika otoritas Palestina kembali memegang kendali tanpa rekonsiliasi internal, maka perpecahan nasional akan semakin dalam. Dan jika negara-negara Arab terus memainkan permainan diplomasi tanpa nyali, maka Palestina akan tetap menjadi luka terbuka di tubuh dunia Islam.

Solidaritas atau Simbolis Kosong?
Palestina tidak butuh simbolis yang manis dari Barat jika itu harus dibayar dengan harga mahal: kehormatan perlawanan. Palestina tidak butuh janji negara jika rakyatnya diminta menanggalkan hak membela diri. Dan Palestina jelas tidak butuh negara-negara Arab yang lebih takut kehilangan kontrak dagang daripada kehilangan nilai-nilai moral.

Kita harus mengingat bahwa kemerdekaan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan. Dan setiap bentuk pelucutan senjata yang tidak disertai keadilan adalah bentuk penjajahan baru yang dibungkus diplomasi. Ironi terbesar dalam sejarah Palestina mungkin bukan pada kekejaman Israel, tapi pada diam dan komprominya saudara-saudara mereka sendiri. Waallahu a’lam. (*)