Akademisi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D. menilai berbagai konflik dan kebijakan global belakangan ini menunjukkan lemahnya komitmen negara-negara terhadap kesepakatan dan norma internasional.
“Bahkan krisis etika diperlihatkan sangat nyata dalam praktik politik internaisonal,” kata Prof. Faris, saat memberikan tausiah kajian Ramadan di Masjid K.H. Ahmad Dahlan UMY, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, dua fenomena global memperlihatkan kontradiksi serius antara kesepakatan internasional dan praktik di lapangan. Pertama, konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di Jalur Gaza, yang terus memakan korban jiwa meski berbagai upaya gencatan senjata telah disepakati.
Faris menyoroti bahwa kesepakatan damai yang dimediasi sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Qatar, tidak sepenuhnya ditaati. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut tidak selalu direspons secara tegas oleh komunitas internasional.
“Dalam politik internasional ada kesepakatan bilateral maupun multilateral. Tetapi ketika kesepakatan itu dilanggar dan tidak ada respons yang konsisten, kita patut bertanya, apakah masih ada rambu etika yang dijaga?” ujarnya.
Fenomena kedua berkaitan dengan kecenderungan unilateralisme negara besar. Guru Besar UMY bidang Ekonomi Politik Internasional ini mencontohkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dinilai semakin menunjukkan jarak dari komitmen multilateralisme. Ini termasuk dalam relasinya dengan sejumlah negara dan organisasi internasional seperti PBB.
“Banyak orang kemudian percaya bahwa politik, termasuk di level global, memang tidak mengenal etika. Yang ada hanya kepentingan,” tambahnya lagi.
Etika Politik dalam Islam
Faris menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak boleh diterima begitu saja, terutama oleh umat Islam. Ia mengajak untuk melihat kembali nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran Islam sebagai fondasi moral, tidak hanya dalam kehidupan pribadi dan nasional, tetapi juga dalam konteks internasional.
Ia menyinggung praktik diplomasi yang dicontohkan Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah atau Constitution of Medina. Dokumen tersebut menjadi kesepakatan bersama antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk Muslim dan Yahudi, untuk hidup berdampingan secara adil dan damai.
“Piagam Madinah menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang majemuk dan penuh potensi konflik, kesepakatan bersama bisa dibangun di atas keadilan, kejujuran, empati, dan ketakwaan,” jelas Faris.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut relevan untuk menjawab krisis etika dalam politik global saat ini. Ia menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh terjebak dalam anggapan bahwa politik internasional memang tanpa moral.
Ramadan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan, baik di level keluarga, masyarakat, negara, maupun dunia internasional. (*/tim)
