Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur tawaran berangkat haji tanpa antre, karena berpotensi mengarah kepada penipuan. Sebab ada aturan ketat yang diterapkan otoritas Kerajaan Arab Saudi jika ada jemaah yang menggunakan visa nonhaji.
“Masyarakat jangan mudah terbujuk iming-iming jalur cepat. Visa ziarah, visa kunjungan, atau dokumen lainnya di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji,” ujar Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B. Ambary, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Masalah haji non prosedural ini menjadi perhatian serius otoritas Saudi. Selain menyalahi aturan, dan haji ilegal ini berisiko tinggi terhadap keselamatan. Kasus menonjol dari haji nonprosedural terjadi dari waktu ke waktu.
Pada 2024, seorang pejabat di daerah ditangkap petugas keamanan Arab Saudi karena diduga akan berhaji menggunakan visa ziarah serta membawa rombongan. Pada 2025, tiga WNI ditemukan terdampar di wilayah gurun pasir saat hendak memasuki wilayah Makah. Satu orang meninggal dunia karena dehidrasi. Ketiga WNI ini merupakan jemaah yang hendak berhaji tanpa melalui jalur resmi.
Selain itu, sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mencegah keberangkatan seribuan orang yang disinyalir akan berangkat ke Tanah Suci tanpa visa resmi dari berbagai wilayah keberangkatan di Indonesia.
Yusron mengatakan satu-satunya visa yang bisa digunakan untuk berhaji adalah visa haji. Sementara jika masyarakat menggunakan visa selain visa haji, maka akan otomatis tertolak dan bisa dideportasi dengan hukuman lain yang menyertainya.
Selain gagal beribadah, mereka yang kedapatan ilegal terancam sanksi berupa denda besar, hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi (cekal) selama 10 tahun.“Hanya visa haji yang ditetapkan otoritas Saudi yang diterima,” kata Yusron.
KJRI Jeddah mencatat berbagai kasus di mana jemaah ditangkap karena menggunakan atribut haji palsu, kartu identitas palsu, hingga visa yang datanya tidak sesuai dengan paspor pemegang.
“Masyarakat jangan terpaku pada nama paketnya, tetapi pastikan kepastian visa hajinya, legalitas penyelenggaranya, dan kesesuaian prosedur dengan aturan resmi pemerintah,” kata Yusron. (*/tim)
