Sosiolog Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSura), M. Febriyanto Firman Wijaya, menilai penayangan Mens Rea, pertunjukan stand-up comedy ke-10 Pandji Pragiwaksono yang dirilis di Netflix awal 2026, bukan sekadar hiburan. Menurutnya, karya tersebut justru menjadi cermin penting bagi kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
“Komedi dalam demokrasi berfungsi sebagai ruang aman untuk kritik. Ketika komedi dipersoalkan secara hukum, itu tanda ruang kebebasan berekspresi mulai menyempit,” Febriyanto Firman Wijaya, Ahad (11/1/26).
Riyan menjelaskan, melalui Mens Rea, Pandji menggunakan komedi sebagai alat kritik sosial terhadap kekuasaan. Judul Mens Rea sendiri diambil dari istilah hukum yang berarti “niat jahat”, namun dalam konteks komedi, Pandji lebih menyoroti kebijakan, perilaku, dan anomali dalam kehidupan politik dan sosial.
Selain itu, komedi juga menyoroti ketidaksesuaian antara harapan publik dan realitas sosial, misalnya ketika institusi yang seharusnya fokus pada fungsi moral justru terlibat dalam kepentingan ekonomi. “Tawa muncul karena publik menyadari ada sesuatu yang janggal,” jelasnya.
Riyan menegaskan bahwa pejabat publik berbeda dengan warga biasa. Dalam filsafat politik, pejabat memiliki status sebagai figur publik yang kebijakan dan tindakannya terbuka untuk dikritik. Kritik terhadap pejabat, termasuk melalui satire, bukanlah serangan pribadi, melainkan bagian dari pengawasan publik.
Ia juga menyoroti kecenderungan penggunaan hukum untuk merespons kritik satire. Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan kegagalan membedakan antara penghinaan personal dan kritik sosial. Jika perasaan tersinggung dijadikan dasar pelaporan hukum, maka hukum berpotensi digunakan untuk membungkam kritik. “Ketika tawa dianggap ancaman, itu tanda demokrasi sedang tidak sehat,” ujarnya.
Kedewasaan Menerima Kritik
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, memberikan respons terkait polemik kritik komika Pandji Pragiwaksono. Ia menekankan pentingnya kedewasaan dalam menerima kritik. Dalam keterangan tertulisnya, Anwar Abbas menegaskan bahwa kritik adalah elemen vital bagi kesehatan sebuah bangsa. Ia meminta warga persyarikatan dan publik secara umum untuk tidak antikritik, melainkan menjadikannya bahan evaluasi diri.
“Kita harus berlapang dada jika dikritik. Karena lewat kritik, kita bisa bercermin apakah kita sudah berbuat baik dan benar atau belum,” tegas Anwar Abbas.
Ia menambahkan, bagi Muhammadiyah, upaya memperbaiki diri adalah bagian dari ‘tugas suci’. Jika kritik yang datang, termasuk dari panggung komedi, bisa memicu perbaikan kualitas kebaikan dan kebenaran institusi, maka hal itu harus diterima dengan tangan terbuka.
“Sebaik-baik orang dan organisasi dalam Islam adalah yang kehadirannya benar-benar dirasakan maslahat dan manfaatnya. Kalau di masa lalu kita belum bisa berbuat baik, mari kita evaluasi. Usaha menjadi baik ini bagi Muhammadiyah harus dilihat sebagai tugas suci,” paparnya. (tim/nun)
