Eskalasi perang di Timur Tengah yang terus meningkat, direspons oleh Kementerian Haji (Kemenhaj) RI. Kementerian yang baru dibentuk ini telah menyiapkan tiga skenario mitigasi untuk musim haji 1447 H/2026 M.
Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji, Mustolih Siradj, menilai penyelenggaraan haji tahun ini berada di persimpangan yang sarat dilema. Keselamatan jemaah mutlak menjadi prioritas utama, namun membatalkan pengiriman jemaah secara sepihak akan memicu efek yang masif.
“Keselamatan jemaah itu di atas segala-galanya. Namun, kalau ibadah haji ini sampai dibatalkan atau kita tidak mengirimkan misi haji di tahun 2026 ini, dampak seriusnya adalah penumpukan jumlah antrean jemaah yang akan semakin tak terkendali,” kata Mustolih, dikutip dari Inilah.com, Kamis (12/3/2026).
Dilema ini semakin pelik mengingat pemerintah telah menyetorkan berbagai biaya krusial. Mustolih merinci, dana triliunan rupiah untuk komitmen penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga biaya Masyair telah dibayarkan di muka.
Oleh karena itu, ia mewanti-wanti agar Indonesia tidak terburu-buru mengambil langkah sepihak yang mengesankan negara pengirimlah yang membatalkan keberangkatan. “Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan siap menyelenggarakan ibadah haji. Komunikasi ini yang harus terus dijaga,” tegasnya.
Dalam catatan sejarah, Mustolih mengingatkan bahwa ibadah haji sering kali tetap berjalan di tengah kemelut global. Saat Perang Dunia I dan II, hingga era Perang Teluk antara Iran dan Irak pada 1990, pengiriman jemaah haji asal Indonesia tetap berjalan. Meski lanskap perang modern saat ini melibatkan teknologi jarak jauh yang lebih destruktif, preseden tersebut menurutnya perlu menjadi salah satu bahan kalkulasi.
“Sikap kita harus banyak ditentukan oleh bagaimana sikap Arab Saudi. Jika mereka menyatakan aman, tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh, mengingat Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar di dunia,” pungkas Mustolih.
Tiga Skenario Kemenhaj
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenhaj telah memaparkan tiga skenario mitigasi pemberangkatan haji 2026 di tengah gejolak Timur Tengah:
Skenario 1 (Tetap Berangkat dengan Mitigasi Ekstra): Jemaah tetap diberangkatkan namun dengan pengalihan rute penerbangan ke jalur aman. Pemerintah akan berdiplomasi untuk mendapatkan jaminan ‘koridor aman’ bagi jemaah sebagai nonkombatan, lengkap dengan protokol evakuasi darurat.
Skenario 2 (Indonesia Batal Sepihak): Indonesia memutuskan tidak berangkat, meski Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji. Kemenhaj harus bernegosiasi alot agar triliunan rupiah biaya layanan yang telah disetor tidak hangus.
Skenario 3 (Saudi Menutup Akses Haji): Jika Pemerintah Arab Saudi secara resmi meniadakan ibadah haji tahun ini. Fokus pemerintah Indonesia beralih total pada pengamanan dan pengembalian 100 persen dana jemaah yang telah dibayarkan. (*/tim)
