Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi atas progres kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Ia menilai sejumlah capaian strategis, terutama penerbitan visa jemaah yang telah rampung dan rencana distribusi kartu Nusuk sebelum keberangkatan, sebagai langkah maju dalam peningkatan kualitas layanan haji.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M bertema “Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global” yang digelar di Tangerang 8-11 April 2026.
“Penerbitan visa yang sudah selesai seluruhnya merupakan capaian penting. Demikian juga dengan Nusuk yang akan dibagikan sebelum keberangkatan, ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kepada jemaah,” ujar Marwan.
Apresiasi itu menjadi sinyal positif atas langkah transformasi yang sebelumnya ditegaskan Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, yang mendorong digitalisasi, transparansi, dan pengawasan ketat dalam penyelenggaraan haji 2026. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan layanan haji yang lebih baik.
Namun demikian, Marwan mengingatkan penyelenggaraan haji setiap tahun selalu dihadapkan pada dinamika yang berbeda, terutama di tengah situasi geopolitik global yang terus berkembang. Oleh karena itu, kesiapan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus adaptif terhadap potensi tantangan di lapangan.
“Tantangan haji itu sangat dinamis. Persoalan yang muncul tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini. Karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini agar tidak berdampak pada pelayanan jemaah,” lanjutnya.
Dalam konteks tersebut, Marwan menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, pelayanan terhadap jemaah Indonesia membutuhkan koordinasi yang solid dan terintegrasi agar setiap aspek layanan berjalan optimal.
“Kementerian dan seluruh lembaga terkait harus bekerja bersama. Melayani jemaah haji dalam jumlah besar bukan perkara mudah, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang solid,” tegasnya.
Lebih jauh, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya kesinambungan dalam penyelenggaraan haji. Marwan menilai proses pelayanan tidak boleh terputus dari tahun ke tahun, melainkan harus terus mengalami perbaikan berkelanjutan.
“Penyelenggaraan haji itu berlangsung setiap tahun, namun prosesnya tidak boleh terputus atau berjarak. Harus ada kesinambungan yang baik agar kualitas layanan terus meningkat,” ujarnya.
Selain aspek teknis dan koordinasi, faktor anggaran juga menjadi perhatian penting.
Marwan menekankan alokasi dana harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, termasuk dalam mengantisipasi tantangan operasional seperti transportasi dan penerbangan.
“Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Tantangan penerbangan dan aspek operasional lainnya harus diantisipasi dengan matang agar jemaah tetap terlayani dengan baik,” kata Marwan. (*/tim)
