Pada tahun 2025, posisi emerging market mulai mengalami perubahan. Kondisi saat ini menunjukkan proyeksi pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor global.
Dalam pertemuan G7, terlihat peran penting globaliasi terhadap kepentingan negara-negara anggota G7, dimana Indonesia turut diundang sebagai tamu kehormatan.
Hal ini mencerminkan pemahaman terhadap tatanan global G7 dan menunjukkan penghormatan terhadap Indonesia sebagai negara emerging market.
Negara-negara G7 yang dahulu menjadi arsitek sistem ekonomi global yang didominasi aturan G7 dan institusi di sekelilingnya, tidak lagi nampak peran stabilsator.
G7 menjadi aktor yang mendistorsi mekanisme pasar dengan kebijakan yang bias nasionalisme, sambil menyisihkan komitmen terhadap aturan bersama.
Dampak akibatnya, institusi global seperti WTO, WHO dan PBB kian kehilangan taji. WTO tidak lagi mampu menjadi penengah sengketa dagang yang memanas antar blok; WHO tidak lagi menjadi otoritas tunggal dalam mengoordinasikan respons kesehatan global; dan PBB semakin tersingkir dala merespons konflik bersenjata dan krisis kemanusia.
Indonesia, melihat peran lembaga global ini berakibat serius dengan hilangnya forum netral untuk menyampaikan kepentingan, menurunnya efektivitas sistem hukum global, dan meningkatkan ketidakpastian dalam perdagangan serta arus modal.
Salah satu sektor paling berdampak adalah manufaktur. Ketika arsitektur global yang berbasis pada efesiensi, spesialisasi, dan keadilan akses mulai rentan,
Indonesia menghadapi kompetensi yang makin berat dari negara disekitar seperti China dan vietnam. Sektor jasa yang tumbuh cukup baik yang di harapkan menopang pelengkap manufaktur kini cenderun bergeser ke negara-negara dengan kapabilitas digital dan infrastruktur yang lebih efesien.
Hal ini memperbesar risiko deindustrialisasi prematur, yaitu fenomena ketika sektor manufaktur stagnan atau menyusut sebelum mencapai tahap kematangan ekonomi.
Ketika globalisasi tidak lagi menjadi platform kerjasama, melainkan medan kompetisi tak seimbang, maka ketahanan ekonomi Indonesia harus di bangun dari dalam, salah satu fondasinya adalah fiskal yang sehat.
Dalam konteks fiskal yang sehat, menjadi alat strategis untuk menciptakan ruang kebijakan, baik untuk merespons krisis maupun mempercepat transformasi ekonomi. Untuk mendukung sektor prioritas seperti pendidikan, pangan, kesehatan, ekonomi dan pertahanan militer.
Dalam konteks globalisasi saat ini, kolaboratif sudah bukan acuan karena era kompetisi tanpa wasit. Disebabkan adanya fragmentasi rantai pasok, pengetatan regulasi ekspor teknologi, serta manipulasi pasar melalui subsidi dalam negeri mempersulit posisi negara emerging market untuk naik kelas.
Bisa dikatakan, erosi multilateralisme dan institusi global ini adalah pemicu utama dari penciutan ruang strategis negara seperti Indonesia. (*)
