Implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang digagas Muhammadiyah kembali menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan perbedaan awal Ramadan dengan pemerintah maupun metode penetapan kalender Islam lainnya. Perbedaan tersebut terutama terletak pada pendekatan dan kriteria astronomis yang digunakan dalam menentukan awal bulan hijriah.
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Maesyarah, menjelaskan bahwa Muhammadiyah kini telah meninggalkan metode lama hisab hakiki wujudul hilal dan beralih sepenuhnya menggunakan KHGT yang berbasis kriteria astronomis global.
Ia menerangkan, dalam metode wujudul hilal sebelumnya, penetapan awal bulan cukup mensyaratkan terjadinya ijtimak (konjungsi) dan posisi hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam, berapa pun ketinggiannya. Namun dalam KHGT, standar yang digunakan lebih ketat, yakni tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.
“Kalau kriteria itu terpenuhi di mana pun di dunia, selama ijtimak terjadi sebelum pukul 24.00 UTC, maka dihitung sebagai awal bulan hijriah,” jelasnya.
Menurut Maesyarah, potensi perbedaan dengan pemerintah tetap terbuka karena pemerintah menggunakan pendekatan wilayah lokal (wilayatul hukmi), sedangkan KHGT menggunakan prinsip matlak global. Artinya, jika syarat terpenuhi di satu titik di bumi, maka seluruh dunia mengikuti hasil tersebut.
“Karena kita global, sementara pemerintah lokal. Jadi tidak selalu bertemu,” ujarnya.
Banyak pihak mempertanyakan penggunaan wilayah seperti Selandia Baru sebagai salah satu rujukan dalam perhitungan awal bulan, padahal ijtimak terjadi serentak di seluruh dunia. Menanggapi hal itu, Maesyarah menjelaskan bahwa ijtimak memang fenomena global, tetapi parameter KHGT turut memperhitungkan lokasi pertama munculnya fajar setelah ijtimak terjadi.
Dalam kondisi tertentu, wilayah seperti Selandia Baru menjadi rujukan karena di sanalah fajar lebih dahulu terjadi setelah konjungsi. Ia mencontohkan, pada ijtimak Ramadan 1447 H, peristiwa tersebut terjadi sebelum waktu fajar di wilayah itu sehingga memenuhi syarat kalender global untuk menetapkan awal bulan.
Perbedaan adalah Rahmat
Maesyarah menegaskan bahwa perbedaan bukanlah hal baru bagi Muhammadiyah. Bahkan sebelum KHGT diterapkan, Muhammadiyah beberapa kali berbeda dengan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan maupun hari raya. Keunggulan metode hisab, menurutnya, terletak pada kepastian dan konsistensi perhitungan yang dapat disusun jauh ke depan.
“Kalender 1450 Hijriah sudah bisa diakses sekarang karena kita menggunakan hisab,” katanya.
Sementara itu, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah lainnya, Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, memaparkan strategi internasionalisasi KHGT. Menurutnya, setelah konsep ini ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, langkah berikutnya adalah membangun penerimaan global melalui dialog akademik dan jejaring internasional.
Upaya tersebut dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan pakar di berbagai negara, seperti Malaysia, Mesir, dan Suriah, serta memanfaatkan jaringan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di luar negeri.
“Konsep kita global, jadi tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. KHGT harus diperkenalkan ke dunia internasional,” ujarnya.
Arwin menambahkan, bagi komunitas Muslim minoritas di Eropa dan Amerika, kalender global justru memberi manfaat administratif, termasuk kepastian dalam pengajuan cuti kerja saat hari raya.
KHGT merupakan proyek jangka panjang Muhammadiyah untuk membangun sistem kalender Islam yang lebih terintegrasi secara global. Meski dalam masa transisi perbedaan awal puasa masih mungkin terjadi, Muhammadiyah menilai langkah ini sebagai bagian dari evolusi pemikiran kalender Islam menuju kesatuan umat melalui pendekatan ilmiah dan dialog internasional yang berkelanjutan. (*/tim)
