Kabar menggembirakan datang dari Tanah Suci. Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Prof. Nasaruddin Umar, tengah mengupayakan secara serius agar Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah dapat kembali beroperasi untuk melayani jemaah haji Indonesia.
Regulasi baru dari Pemerintah Arab Saudi sempat membuat operasional klinik ini terhenti. Aturan tersebut mengharuskan seluruh pasien haji dirujuk langsung ke rumah sakit lokal, sehingga fasilitas medis milik Indonesia tidak bisa difungsikan secara optimal.
Namun, dalam pertemuan penting dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi pada Ahad (1/6/2025), Menag menyampaikan permohonan khusus agar KKHI diizinkan kembali menangani kasus-kasus ringan yang tidak membutuhkan rujukan ke rumah sakit.
“Kami mohon agar klinik KKHI ini bisa dibuka kembali. Banyak jemaah kita merasa lebih aman dan nyaman ditangani oleh tenaga medis Indonesia,” ujar Menag saat meninjau langsung KKHI Makkah.
Menurut Menag Nasaruddin, banyak jemaah haji Indonesia merasa cemas jika harus dirujuk ke rumah sakit setempat karena kendala bahasa, kurangnya pendampingan, dan keterbatasan akses dari sesama jemaah.
“Ada yang menahan sakit karena takut ke rumah sakit. Di sana tidak bisa ditengok, tidak bisa komunikasi. Kalau di KKHI, mereka ditangani dokter sendiri, dalam bahasa yang mereka pahami,” jelasnya.
Dalam negosiasi yang dilakukan bersama tim Amirulhaj Indonesia, termasuk Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar, pemerintah berhasil mendapatkan sinyal positif dari pihak Saudi.
“Alhamdulillah, Menkes Arab Saudi tadi menyatakan setuju. Katanya, kalau ini baik dan demi kemaslahatan jemaah, silakan,” ungkap Nasaruddin.
Meski restu dari Kementerian Kesehatan telah diperoleh, proses administrasi belum sepenuhnya selesai. Masih diperlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, terutama terkait aspek keamanan fasilitas.
“Ini hanya klinik darurat, bukan rumah sakit permanen. Tapi manfaatnya besar sekali jika bisa digunakan, terutama untuk kasus-kasus ringan,” tegas Menag.
Menag juga memastikan bahwa seluruh tim Amirulhaj terus bekerja maksimal melanjutkan proses negosiasi.
“Sekarang bola ada di kita. Saya minta Prof. Taruna dan tim terus kawal proses ini. Ini bagian dari ikhtiar kita agar jemaah mendapat layanan terbaik,” katanya.
Jika disetujui, Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Makkah akan menjadi salah satu fasilitas utama penopang kesehatan jemaah haji Indonesia, tanpa harus membebani sistem rumah sakit di Arab Saudi.
Langkah diplomasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menghadirkan layanan kesehatan yang optimal, aman, dan manusiawi, khususnya di fase puncak ibadah haji. (afifun nidlom)
