Menurut Global Debt Report 2025 tentang Pembiayaan Pertumbuhan dalam Lingkungan Pasar Utang yang Menantang, Indonesia kini berada dalam daftar negara kandidat anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Negara-negara lain yang juga masuk dalam daftar ini meliputi Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Seluruh kandidat tengah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan dan reformasi untuk memenuhi standar keanggotaan yang ditetapkan.
Proses penerimaan sebagai anggota OECD mengharuskan setiap negara kandidat menjalani evaluasi komprehensif yang mencakup aspek ekonomi, keterbukaan pemerintahan, serta pembaruan kelembagaan dan sosial.
Standar OECD mensyaratkan penerapan prinsip ekonomi pasar terbuka, penegakan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem hukum dan regulasi untuk memberantas korupsi.
Setiap negara kandidat menghadapi tantangan berbeda sesuai kondisi geografis dan ekonominya masing-masing. Negara-negara di kawasan Amerika Latin seperti Argentina, Brasil, dan Peru berupaya mengatasi ketidakstabilan ekonomi dan inflasi melalui reformasi struktur pasar dan fiskal.
Sementara itu, negara-negara Eropa Timur seperti Bulgaria, Kroasia, dan Rumania—yang sebagian telah bergabung dengan Uni Eropa—berfokus pada peningkatan kualitas birokrasi dan pemberantasan korupsi secara intensif.
Di Asia Tenggara, Indonesia bersama Thailand tengah menjalankan reformasi untuk memperkuat transparansi dan efisiensi regulasi dalam perekonomian yang dinamis dan berkembang cepat.
Keanggotaan dalam OECD diproyeksikan akan memperkuat posisi internasional negara-negara kandidat, menarik lebih banyak investasi asing, serta membuka peluang kerja sama global yang lebih luas dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial masa kini.
Namun demikian, perjalanan menuju keanggotaan OECD bukanlah perkara mudah. Diperlukan komitmen jangka panjang dan upaya berkelanjutan dari pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan domestik untuk mempertahankan reformasi mendasar yang sedang berlangsung.
Apabila berhasil, keanggotaan dalam OECD diyakini akan memberikan manfaat strategis yang signifikan bagi setiap negara kandidat.
Strategi Menghadapi Perang Dagang Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah dilakukan secara cermat untuk mengantisipasi berbagai krisis, termasuk dampak dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebesar 32%.
Dia meyakinkan bahwa APBN tetap akan terjaga stabilitasnya, meskipun banyak program baru yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam menjaga stabilitas fiskal melalui pendekatan APBN, pemerintah juga berupaya mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.
Salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat Danantara Indonesia. Sri Mulyani menekankan pentingnya mempertahankan stabilitas ekonomi dengan kebijakan fiskal yang hati-hati di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
Program-program strategis yang telah diumumkan diprediksi membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan negara.
Implementasi program-program tersebut berpotensi memperkuat keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara sosial dan ekonomi.
Subsidi pupuk, misalnya, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan mendukung perekonomian daerah.
Sementara itu, investasi pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bertujuan menciptakan generasi yang lebih produktif dan mampu bersaing di tingkat global.
Langkah-langkah kebijakan ini juga diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya turut menciptakan stabilitas sosial dan politik yang lebih baik di Indonesia. (*)
