Dede Nasrullah, pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), memberikan tanggapan terkait insiden keracunan yang dialami puluhan siswa di Sukoharjo setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Peristiwa ini menjadi viral dan memicu perhatian publik terhadap keamanan pangan dalam program pemerintah.
Menurut Dede, langkah pemerintah mengganti makanan yang disajikan dan membawa siswa ke puskesmas sudah tepat. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Keracunan makanan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Pemerintah perlu segera mengevaluasi pengelolaan menu dan proses penyajian makanan agar insiden ini tidak menimbulkan trauma pada siswa. Jika tidak ditindaklanjuti, siswa bisa enggan mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan,” ujar Dede pada Minggu (19/1/2025).
Dede menyoroti sejumlah hal penting yang harus diperhatikan pemerintah, terutama melalui peran Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menguraikan lima langkah strategis untuk mencegah kejadian serupa:
1. Standar Pemenuhan Gizi
Dede menyarankan agar BGN memastikan SPPG mematuhi standar penyediaan dan distribusi makanan. “Setiap SPPG harus menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan oleh BGN. Pemeriksaan ketat dan berkala sangat penting untuk menjamin kualitas,” jelasnya.
2. Higienitas Makanan
Proses pengolahan hingga penyajian makanan harus memenuhi standar kebersihan yang tinggi. “Makanan yang disajikan harus higienis di setiap tahap, mulai dari penyediaan bahan hingga saat dikonsumsi siswa,” imbuhnya.
3. Kompetensi SPPG
Dede juga menekankan perlunya pengetahuan mendalam dari pihak SPPG dalam penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak. “Pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin kepada pengelola makanan. Seleksi ketat terhadap lokasi dan proses yang dijalankan sangat penting,” tegasnya.
4. Monitoring dan Sanksi Tegas
Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, dan jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus bertindak tegas. “Jika ada kasus keracunan, izin operasional SPPG yang bersangkutan harus segera dicabut agar tidak membahayakan lagi,” ujar Dede.
5. Pemeriksaan Berkala
Program makanan bergizi yang bersifat berkelanjutan memerlukan pengecekan rutin. “Pemerintah harus mengambil sampel makanan secara acak untuk diuji di laboratorium. Ini akan meminimalkan risiko keracunan,” kata Dede.
Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kejadian ini dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan mengaudit semua SPPG.
“Tujuannya agar makanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar dan SOP yang berlaku,” pungkasnya.
Insiden keracunan di Sukoharjo ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan pangan yang baik dalam program-program pemerintah, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai penerima manfaat. (uswah sahal)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
