Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy, secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah–Aisyiyah (FR PTMA) untuk masa bakti 2025 hingga 2028.
Pemilihan ini dilangsungkan dalam Musyawarah Forum Rektor PTMA yang digelar di Hotel Aston, Purwokerto, pada Rabu (9/4/2025) malam.
Dalam forum yang dihadiri para rektor dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di seluruh Indonesia itu, Ma’mun Murod memperoleh dukungan secara aklamasi.
Seluruh peserta menyepakati pemilihannya tanpa perdebatan panjang, sebagai bentuk penghormatan terhadap kapasitas, rekam jejak, dan dedikasi Prof. Ma’mun dalam dunia pendidikan tinggi Muhammadiyah.
Sebelum menduduki posisi Ketua Umum, Prof. Ma’mun diketahui pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum FR PTMA. Dia menggantikan Prof. Gunawan Budianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai Ketua Umum FR PTMA.
Dalam sambutannya setelah terpilih, Ma’mun Muro menyampaikan pandangan strategis mengenai peran vital Forum Rektor PTMA dalam mengakselerasi kemajuan pendidikan nasional.
Dia menegaskan bahwa forum ini tidak hanya harus menjadi wadah komunikasi antarrektor, tetapi juga harus mampu memainkan peran signifikan dalam mendorong transformasi pendidikan dan memberi kontribusi nyata bagi perbaikan sosial di Indonesia.
“Forum ini jangan hanya menjadi tempat diskusi akademik biasa. Kita harus aktif menyuarakan persoalan-persoalan bangsa, terutama di sektor pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat,” ujar Ma’mun sepeti dilansir di laman remsi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada Kamis (10/4/2025).
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi pendidikan Indonesia yang masih memprihatinkan bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Menurutnya, dari sisi kuantitas, rata-rata lama sekolah warga Indonesia masih setara tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, jumlah lulusan perguruan tinggi, baik jenjang sarjana, magister, maupun doktor, masih tergolong rendah.
Dari aspek kualitas, tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya biaya pendidikan dan lemahnya tata kelola anggaran pendidikan nasional.
Ma’mun mencatat bahwa meskipun alokasi anggaran pendidikan dari APBN mencapai sekitar 600 triliun rupiah setiap tahunnya, pemanfaatannya dinilai belum optimal karena persoalan transparansi dan akuntabilitas.
“Angka 600 triliun itu sebenarnya sangat besar. Tetapi kalau pengelolaannya tidak baik, maka anggaran itu bisa menguap dan tidak berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Ini hal penting yang perlu kita soroti bersama,” tegas Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) periode 2023-2028 ini.
Selain sektor pendidikan, Ma’mun juga menekankan bahwa FR PTMA perlu aktif memberikan kontribusi dalam menyikapi persoalan sosial dan politik yang berkembang di tengah masyarakat.
Dia berpandangan bahwa banyak problem bangsa yang bersumber dari tata kelola politik yang belum sehat. Oleh karena itu, FR PTMA perlu mengambil peran advokatif terhadap isu-isu strategis, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan sistem politik nasional seperti RUU Pemilu, Pilpres, dan Partai Politik.
Dalam konteks itu, Prof. Ma’mun mengapresiasi langkah positif yang telah dilakukan FR PTMA dengan mendapat undangan dari Komisi X DPR RI untuk terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Ini langkah awal yang baik. Kita harus terus mendorong agar suara kampus Muhammadiyah–‘Aisyiyah bisa menjadi masukan penting dalam kebijakan nasional, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ma’mun juga menyampaikan pandangannya mengenai pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai bahwa FR PTMA perlu memberi dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kemajuan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki visi yang kuat dalam membangun pendidikan yang bermartabat, memerangi korupsi, serta memberantas judi online yang saat ini menjadi ancaman bagi generasi muda.
Namun, ia juga menekankan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan sikap kritis dan konstruktif. “Kita harus siap mendukung, tapi juga memberi kritik jika ada program yang menyimpang dari kepentingan masyarakat. Forum ini harus senafas dengan suara umat dan bangsa,” tutupnya.
Dengan terpilihnya Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy sebagai Ketua Umum FR PTMA diharapkan forum ini akan semakin solid dan berperan strategis dalam mengawal perubahan di dunia pendidikan, sosial, dan politik Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang menjadi pijakan gerakan Muhammadiyah. (*/wh)
