Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi daerah. Jumlah penerima manfaat MBG yang diperkirakan mencapai 17,9 juta anak dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp51,5 triliun, seharusnya menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan perekonomian daerah, jika bahan pangan yang digunakan berasal dari produksi dalam negeri.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ekonomi Makro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, M.Si., dalam Diskusi Panel Outlook Ekonomi Indonesia 2026 yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025).
“Dana sebesar itu bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah dari hulu hingga hilir. Tetapi jika bahan pangan untuk MBG justru dipenuhi dari impor, maka dampak penggandanya akan hilang. Yang menikmati manfaat justru produsen luar negeri,” kata Imamudin.
Program MBG harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus ketahanan pangan nasional. Program MBG tidak cukup dipahami sebagai kebijakan sosial pemenuhan gizi anak. Tanpa integrasi yang kuat dengan produksi pangan lokal, program tersebut berisiko kehilangan dampak pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian domestik.
Ia menilai, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan masih menjadi persoalan mendasar yang berpotensi bertentangan dengan semangat MBG. Oleh karena itu, desain kebijakan MBG harus dikaitkan secara langsung dengan penguatan sentra produksi pangan lokal di berbagai daerah.
“MBG tidak boleh berdiri sendiri. Program ini harus menjadi pemicu penguatan ekonomi lokal. Anak-anak memang harus mendapatkan asupan gizi yang baik, tetapi pada saat yang sama petani dan pelaku usaha pangan di daerah juga harus memperoleh manfaat ekonomi,” jelasnya.
Program MBG harus berpijak pada tiga pilar utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perspektif makroekonomi, MBG diposisikan sebagai bagian dari komponen konsumsi dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB). Jika konsumsi tersebut sepenuhnya berbasis produk lokal, maka pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih merata dan berkualitas.
“MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan, asalkan bahan pangannya diproduksi oleh daerah sendiri. Inilah kunci untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi MBG, mulai dari proses pengadaan bahan pangan hingga pengelolaan anggaran, dengan melibatkan unsur masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas program sekaligus mencegah potensi penyimpangan. (*/tim)
