Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), memastikan 85 persen sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, siap melaksanakan pembelajaran semester genap pada 5 Januari 2026. Proses pembelajaran harus dipastikan aman, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan layanan pendidikan pascabencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melalui saluran resmi kemendiknas, menegaskan bahwa pihaknya memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran di tiga provinsi terdampak bencana. Dalam situasi dan kondisi pemulihan pasca bencana, menurutnya, para siswa harus tetap melaksanakan proses pembelajaran dan terpenuhi akan hak belajarnya.
Meskipun demikian, pihaknya tetap mengedepankan aspek keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah terdampak bencana.
“Seluruh satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, siap melaksanakan pembelajaran semester genap pada 5 Januari 2026. Data pertanggal 30 Desember 2025 Kemendikdasmen mencatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana. Dengan rincian 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat,” kata Menteri Mu’ti di Jakarta, Selasa (30/12).
Untuk mendukung proses tersebut, Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen juga telah memberikan bantuan pembersihan kepada seluruh sekolah terdampak dan mendirikan tenda darurat untuk mendukung proses pembelajaran. Bantuan lainnya juga telah disalurkan dalam bentuk peralatan sekolah, tenda, ruang kelas darurat, dana operasional, dukungan psikososial, dan buku bacaan.
“Secara keseluruhan peralatan sekolah telah tersalurkan sebanyak 27.000, tenda sebanyak 147, ruang kelas darurat sebanyak 160, buku bacaan sebanyak 212.000 eksemplar, dukungan psikososial Rp700 juta, dan dana operasional lebih dari Rp25 miliar,” terang Menteri Mu’ti.
Menteri Mu’ti menuturkan bahwa Kemendikdasmen telah merancang Penerapan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana. Pada fase Tanggap Darurat 0-3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi dasar, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana.
Selanjutnya, fase pemulihan dini 3-12 bulan, kurikulum disesuaikan dari mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan, ditambah dengan penyesuaian jadwal pembelajaran dan Asesmen Transisi. Terakhir, fase pemulihan lanjutan 1-3 tahun, kurikulum disesuaikan menjadi integrasi pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.
“Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan Tunjangan Khusus kepada guru dan tenaga kependidikan. Untuk Aceh total nominal Rp15.7 miliar untuk 7.861 sasaran, Sumatra Barat dengan nominal Rp5,5 miliar untuk 2.795 sasaran, dan Sumatra Utara dengan nominal Rp11,5 miliar untuk 5.783 sasaran,” pungkas Menteri Mu’ti.
Kemendikdasmen mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk terus memantau kondisi lingkungan sekolah, berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya di masing-masing wilayah. (*)
