Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Jawa Timur, H. Muhammad Mirdasy SIP, mengatakan bahwa sepanjang tahun 2025 di Jawa Timur terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi. Tetapi masih ada catatan kritis terhadap sejumlah persoalan yang harus dikoreksi secara serius agar tidak berulang di tahun 2026.
“Ada banyak prestasi ataupun pencapaian yang tentu kita harus apresiasi dan dorong untuk terus ditingkatkan. Tetapi juga terdapat beberapa persoalan yang krusial dan harus dikritisi dan dievaluasi, sehingga harapannya tidak terulang kembali atau dapat diperbaiki ke depan,” kata Mirdasy, dalam refleksi kritis akhir tahun 2025 terhadap sejumlah dinamika politik dan kebijakan publik di Jatim, seperti yang ditulis maklumat.id.
Mirdasy menilai bahwa stabilitas politik dan jalannya pemerintahan daerah di Jawa Timur selama 2025 relatif terjaga. Kondisi tersebut memungkinkan pelayanan publik tetap berjalan di tengah dinamika politik nasional. Ia juga mengapresiasi upaya digitalisasi sektor pelayanan publik, hingga penguatan UMKM.
“Upaya digitalisasi pelayanan publik, penguatan sektor UMKM, serta ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah mulai menunjukkan hasil. Ini yang perlu terus ditingkatkan kualitas dan pemerataannya,” tandasnya.
Catatan Kritis dan Koreksi Kebijakan
Pihaknya menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah, lemahnya evaluasi kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat, hingga persoalan klasik terkait transparansi dan pengawasan anggaran publik.
“Kebijakan publik tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan pencitraan. Harus ada keberanian untuk mengevaluasi dampaknya secara jujur, terutama bagi masyarakat kecil, kelompok rentan, dan daerah pinggiran,” tambahnya.
Mirdasy menyoroti insiden yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura baru baru ini, dimana Pemkab setempat tidak memberikan izin penggunaan Pendopo Trunojoyo untuk agenda perayaan Milad ke-113 Muhammadiyah pada 16 Desember 2025 lalu. Padahal, sejatinya kegiatan tersebut menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti MEd.
Penolakan Pemkab Sampang terhadap kegiatan Milad Muhammadiyah tersebut disorot berbagai pihak, sebab Pendopo Kabupaten adalah ruang yang terbuka bagi masyarakat. Mirdasy berharap ke depan tidak ada lagi kejadian serupa, bukan hanya terhadap Muhammadiyah, tetapi seluruh elemen dan kelompok masyarakat.
Rekomendasi Tahun 2026
Menyambut tahun 2026, Mirdasy menandaskan bahwa LHKP PWM Jawa Timur akan terus berupaya mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan keterbukaan informasi dan akuntabilitas kebijakan publik, serta mendorong agar Pemprov Jawa Timur membuka luas ruang partisipasi masyarakat secara lebih bermakna, mulai dari perumusan hingga evaluasi kebijakan.
Selain itu, ia meminta agar Pemprov Jawa Timur menjadikan aspirasi dan kritik yang dilontarkan publik supaya menjadi bagian dari proses perbaikan demokrasi, bukan sebagai ancaman.
“Refleksi akhir tahun ini kami sampaikan sebagai ikhtiar bersama agar tahun 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola politik dan kebijakan publik di Jawa Timur yang lebih adil, berkemajuan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
