Sebagai organisasi Islam berkemajuan, Muhammadiyah terus berkomitmen memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu upaya strategis adalah program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, perikanan, dan buruh migran yang digagas oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.
Inisiatif ini ditindaklanjuti melalui pembentukan kelembagaan JATAM (Jamaah Tani Muhammadiyah), JALAMU (Jamaah Nelayan Muhammadiyah), dan Asosiasi Buruh Migran Muhammadiyah di Madura. pada Aad (19/1/2025).
Bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sumenep, acara pengukuhan ini dihadiri oleh Ketua PDM Kabupaten Sumenep Moh. Zeinuddin beserta jajarannya, Ketua MPM PDM se-Pulau Madura, serta pengurus JATAM, JALAMU, dan Asosiasi Buruh Migran Muhammadiyah yang baru dikukuhkan.
Pengukuhan ini merupakan kelanjutan dari pembentukan kelembagaan serupa di Blitar, wilayah Tapal Kuda, dan Kabupaten Malang.
Dalam sambutannya, Moh. Zeinuddin menyambut baik inisiatif ini. Ia menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian, nelayan, dan buruh migran yang membutuhkan solusi cepat dan berkelanjutan.
Menurutnya, program pemerintah belum sepenuhnya menjawab persoalan tersebut secara tuntas, bahkan dalam beberapa kasus justru menciptakan ketergantungan.
“Diharapkan dengan keberadaan kelembagaan ini, Muhammadiyah mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Ketua MPM PWM Jawa Timur, Lutfi J. Kurniawan, menjelaskan bahwa aktivitas pemberdayaan masyarakat sudah menjadi bagian dari DNA Muhammadiyah sejak awal kelahirannya.
Pendirian sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan adalah bukti nyata keberpihakan Muhammadiyah terhadap kelompok rentan secara sosial dan ekonomi.
Pada abad kedua, Muhammadiyah menghadapi isu strategis baru, seperti adaptasi gerakan pemberdayaan terhadap perubahan zaman, konsolidasi zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS), serta isu lingkungan dan kebencanaan.
“MPM PWM Jawa Timur menjadikan isu-isu strategis tersebut sebagai panduan dalam menjalankan program pemberdayaan di seluruh wilayah Jawa Timur,” kata Lutfi.
Hutri Agustino, Ketua Divisi Pertanian, Nelayan, dan Buruh Migran MPM PWM Jawa Timur, menambahkan bahwa pengukuhan kelembagaan di Pulau Madura memiliki arti penting.
Selain potensi besar di sektor pertanian dan perikanan, isu buruh migran juga menjadi perhatian utama.
“Pembentukan kelembagaan ini merupakan respon atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Madura, terutama untuk mendukung pemberdayaan dan pengentasan stigma negatif yang melekat pada buruh migran,” ungkapnya.
MPM PWM Jawa Timur berkomitmen menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk memastikan dampak dari program pemberdayaan dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan.
Dengan demikian, Muhammadiyah tidak hanya hadir sebagai solusi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memajukan masyarakat di Pulau Madura dan sekitarnya. (abdus salam)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
